REPUBLIKA.CO.ID, DHARMASRAYA --  Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah telah resmi sebagai kuasa hukum calon bupati (cabup) dan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska-Datuk Labuan (SR-Labuan). Meski begitu, Febri membantah kerja samanya dengan SR-Labuan sampai menjadi bagian tim sukses.

"Posisi sebagai kuasa hukum ini tentu wajib kami jalankan secara profesional dan berada di luar tim kampanye SR-Labuan,” kata Febri saat konferensi pers virtual, Jumat (13/11).

Febri menjelaskan tujuannya menerima pinangan untuk menjadi kuasa hukum SR-Labuan supaya dapat memberikan kontribusi dalam Pilkada yang bersih dan mampu menghasilkan pemimpin yang bersih untuk Dharmasraya.

Selain melakukan pendampingan hukum, Febri juga ingin melakukan hal yang lebih besar dalam membawa misi politik berintegritas. Mantan Aktivis Indonesia Corruption Watch itu memilih Dharmasraya sebagai lokasi awal menciptakan iklim politik yang bebas politik uang dan antikorupsi.

Febri Diansyah menjadi kuasa hukum SR-Labuan bersama rekannya Donal Fariz yang juga mantan aktivis ICW. Sejak Febri mundur dari KPK dan Donal dari ICW, keduanya  membangun kantor hukum yang mengedepankan advokasi antikorupsi dan perlindungan konsumen dengan fungsi penasihat hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Sutan Riska mengatakan kerja sama ini berawal santai dengan Febri dan Donal mengenai sejarah kejayaan Dharmasraya. Karena, Febri dan Donal berlatar belakang dunia hukum dan anti korupsi, Riska tertarik mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mereka merasa ada kesamaan visi untuk menolak praktik politik uang dan penggunaan kebohongan (hoaks) serta isu SARA dalam Pilkada.

"Dengan latar belakang Febri Diansyah dan Donal Fariz yang sudah kita ketahui di dunia anti korupsi, saya tertarik bekerja sama menjadikan mereka kuasa hukum pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini," ucap Sutan Riska.