Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Mensos Sebut Daerah Terluar Belum Siap Terapkan BPNT

Kamis 08 Nov 2018 23:55 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Sosial Agus Gumiwang memberikan paparannya saat wawancara di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (26/10).

Menteri Sosial Agus Gumiwang memberikan paparannya saat wawancara di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (26/10).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Kendala utama dalam penyaluran BPNT di kawasan terluaradalah infrastruktur

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terkendala infrastruktur dan pada umumnya dialami oleh kawasan terluar. Ia menyebut jumlah daerah yang terkendala dengam sistem penyaluran BPNT tidak banyak jika dilihat kuantitasnya. Kendala penerapan BPNT pada umumnya dialami oleh kawasan terluar.

"Misalnya Papua belum siap. Maluku yang bagian-bagian terluar juga belum siap," katanya saat ditrmui di sela-sela Rapat Tingkat Menteri terkait Perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT), di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (8/11). 

Ia mengaku, kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran BPNT terkait infrastruktur. Karena itu, ia memberikan waktu daerah-daerah yang belum siap diberikan kelonggaran agar menyelesaikan kendala penyaluran BPNT selama tiga bulan ke depan."Dalam tiga bulan itu semua infrastruktur, semua kendala-kendala yang ditemukan di lapangan harus bisa selesai," ujar dia.

Dengan demikian, kata dia, daerah-daerah tersebut bisa mempersiapkan diri masuk ke program BPNT itu dalam 3 bulan. Sebab, pemerintah sedang mengupayakan agar transformasi rastra ke BPNT dapat selesai 100 persen pada sekitar bulan Februari 2019. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyebut penyaluran perluasan BPNT Tahap IV pada November 2018 disepakati dilaksanakan di 54 Kabupaten/Kota. Dengan demikian target penerima BPNT tahun 2018 akan mencapai 10 juta KPM seperti yang sudah direncanakan.

Mengenai usulan perluasan BPNT selanjutnya, Menko meminta sebelum perluasan 2019, agar dilakukan evaluasi penyaluran BPNT sepanjang tahun 2018, untuk melihat kesiapan daerah, bank penyalur, e warong dan dukungan infrastruktur. Kemudian akan dilakukan pentahapan perluasan tahun 2019 untuk mencapai 15,5 juta KPM.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani membenarkan memang akan ada pentahapan perluasan 2019 dan bisa merealisasikannya.

"Iya targetnya 15,5 juta KPM (2019). Insya Allah kami buat tahap-tahap dan ada evaluasinya," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA