Wednesday, 16 Jumadil Akhir 1443 / 19 January 2022

Wednesday, 16 Jumadil Akhir 1443 / 19 January 2022

Bupati-Wali Kota Diminta Identifikasi Tanggul Kritis

Selasa 06 Nov 2018 19:08 WIB

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq

Banjir akibat curah hujan tinggi.

Banjir akibat curah hujan tinggi.

Foto: Antara.
Prakiraan puncak musim hujan akan berlangsung pada Januari 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan antisipasi guna menghadapi ancaman bencana alam yang jamak terjadi di musim hujan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 369/001/9389 tertanggal 6 November 2018, yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyampaikan berdasarkan penjelasan Stasiun Klimatologi Semarang, prakiraan awal musim hujan tahun 2018/ 2019 di Provinsi Jawa Tengah bakal berlangsung Oktober-November 2018.

Sedangkan prakiraan puncak musim hujan akan berlangsung pada Januari 2019 mendatang. “Sehubungan dengan hal ini, seluruh bupati dan wali kota sudah diinstruksikan untuk melaksanakan upaya antisipasi bencana alam di musim hujan,” katanya.

Langkah-langkah yang dimaksud, antara lain, segera melaksanakan rapat koordinasi guna menghadapi musim hujan, dengan melibatkan instansi maupun OPD terkait. Gubernur juga meminta bupati dan wali kota untuk mengaktifkan Posko Siaga Bencana Bajir dan Tanah Longsor dengan melibatkan unsur TNI, Polri, OPD, organisasi relawan relawan kebencanaan, serta masyarakat.

“Termasuk menyebarkan nomor kontak Posko Siaga Bencana sampai dengan tingkat desa/kelurahan,” jelasnya.

Daerah, lanjut Ganjar, juga diminta menyiagakan sarana prasarana penanganan bencana seperti alat berat, bahan banjiran serta kebutuhan dasar para pengungsi.

Selain itu melaksanakan mitigasi struktural berupa perkuatan tanggul dan perbaikan saluran drainase serta gerakan resik-resik kali guna mengurangi dampak bencana banjir. Termasuk mengidentifikasi tanggul- tanggul kritis dan menyampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Yang tak kalah penting, adalah membangun kebersamaan serta koordinasi yang baik antara masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan seluruh pegiat kebencanaan. “Koordinasi yang baik antar komponen ini akan memudahkan penanganan yang cepat dan terukur berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi selama musim hujan nanti,” ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA