REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN SM) tengah menggodok grand desain mekanisme akreditasi sekolah/madrasah yang bakal diubah. Rencananya, model akreditasi yang baru bakal diimplementasikan mulai tahun 2020.
Ketua BAN SM Pusat Toni Toharudin mengungkapkan tahun 2019 mendatang, pihaknya juga bakal memokuskan kajian dengan melibatkan unsur pendidikan tinggi, para ahli di bidang pendidikan, dan praktisi. Dengan dilibatkannya pihak-pihak tersebut diharapkan mampu membuat rumusan yang komprehensif. Menurut dia ada beberapa hal krusial yang bakal diubah dalam skema akreditasi sekolah dan madrasah. Yakni perihal alat ukur, standar penilaian, kualitas lulusan dan rekomendasi.
"Terkait penilaian, selama ini lebih pada kuantitas dan dokumen. Misalnya menilai guru itu hanya berdasar pada dokumen, ke depan tidak lagi begitu. Karena guru bakal dinilai langsung ketika dia mengajar," kata Toni saat dihubungi Republika, Senin (5/11).
(Baca: Skema Akreditasi Sekolah Bakal Diubah)
Kemudian perihal kualitas lulusan, kata dia, ke depa bakal dirancang lebih detail dan komprehensif. Umpamanya, dikatakan Toni, untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BAN SM bakal menilai sejauh mana lulusannya terserap di industri.
"Dan tidak hanya sampai situ, nanti juga bakal dilihat apakah pekerjaannya sesuai dengan jurusan yang diambil ketika belajar di SMK tersebut atau tidak. Begitupun dengan SMA atau Madrasah Aliyah bakal ada penilaian lulusan yang lebih detail," jelas dia.
Adapun terkait rekomendasi, lanjut Toni, nantinya bakal diberikan bersamaan dengan status akreditasi. Diharapkan rekomendasi tersebut bisa menjadi acuan bagi sekolah untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pendidikan. Rekomendasi tersebut juga bersifat terbuka sehingga dimungkinkan diupdate di laman BAN SM atau laman sekolah yang bersangkutan.
Sementara itu, acuan alat ukur yang tengah digodok saat ini juga bakal menjadi acuan penilaian akreditasi semua sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Karena meski karakteristik pendidikan di setiap daerah memiliki perbedaan, ucap Toni, alat ukur pendidikan harus tetap sama.
"Pemerataan pendidikan di Indonesia memang masih menjadi PR, tapi meski karakteristik berbeda penilaian akreditasi akan sama untuk sekolah dimana pun," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
