REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan garda depan dalam pemerintahan. Ia mengatakan, mereka akan bersinggungan langsung untuk mendengarkan keinginan masyarakat demi kemajuan bangsa.
"Pemerintahan kita sangat otonomi, Anda merupakan garda terdepan untuk mengetahui keinginan masyarakat," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya ketika mengukuhkan Praja Muda IPDN, Jumat (2/11).
Jusuf Kalla mengatakan, perkembangan dunia yang terjadi saat ini membuat pemerintahan menghadapi situasi berbeda dari masa lalu. Apalagi, kini anggaran di daerah lebih besar ketimbang anggaran pemerintah pusat karena otonomi daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat keputusan, lulusan IPDN akan ditugaskan di luar daerah asalnya. Hal ini agar mereka mengetahui permasalahan di setiap daerah. Meskipun pemerintahan menganut sistem otonomi, Jusuf Kalla berharap, lulusan IPDN dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Oleh karena itu, Anda bukan hanya belajar tentang sistem pemerintahan tapi Anda belajar tentang bagaimana bangsa yang besar ini dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika," kata Jusuf Kalla.
Ia juga mengatakan lulusan IPDN tidak banyak yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, jumlah lulusan IPDN yang menjabat sebagai bupati atau kepala daerah jumlahnya tidak banyak.
"Kalau kita lihat dari jumlah (kepala daerah) yang ditangkap (karena kasus korupsi), tamatan IPDN tidak banyak, kecil, karena yang bupati pasti tidak banyak dari IPDN," kata Jusuf Kalla usai melantik Praja Muda IPDN, Jumat (2/11).
Jusuf Kalla mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di IPDN sudah cukup baik. Dia berharap, pendidikan anti korupsi di IPDN bisa lebih terjaga dan ditingkatkan. Sebab, tindak korupsi berasal dari diri pribadi pejabat yang bersangkutan.
"Tapi juga (tindak korupsi) tergantung juga peran-peran kemudian, mudah-mudahan lebih terjaga lagi," kata Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
