Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Arah Politik Muhammadiyah

Jumat 02 Nov 2018 08:24 WIB

Red: Elba Damhuri

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dari kiri) bersalaman usai melakukan silahturahim di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/2).

Ketua umum PBNU Said Aqil Siroj berjabat tangan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebelum makan malam sekaligus bersilahturahmi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/10).

Foto:
Muhammadiyah sama sekali tidak memiliki agenda counter ideology.

Tapi dari unsur pendukung, yaitu mereka yang berpola pikir Muhammadiyah, tidak terhitung jumlahnya. Gabungan unsur pimpinan, aktivis, dan pendukung, berapa jumlahnya? Tidak pasti! Mungkin di atas 40-50 juta. Nah, jumlah ini yang disasar kontestan Pilpres 2019.

Dengan sikap netral Muhammadiyah, para kontestan setidaknya ingin menciptakan suatu citra, mereka memperhatikan Muhammadiyah. Kini pertanyaannya, kalau secara strukural dan Muhammadiyah mengambil posisi tengah, lalu diarahkan ke mana pilihan politik warga Muhammadiyah pada pilpres nanti? Jawabannya mudah sekali, pasti terbelah sebagaimana pada Pilpres 2014.

Dari kalangan elite, kita bisa menyebut Buya Syafi’i Maarif yang cenderung ke kubu Jokowi. Lalu ada Amien Rais, di posisi sebaliknya. Dari kalangan elite junior atau muda, kita bisa menyebut Raja Juli Antoni, sekretaris jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Ainur Rofiq, sekretaris jenderal Partai Perindo, yang berada di kubu Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Sementara yang merapat ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ada beberapa nama seperti Dahnil Anzar Simanjuntak, ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang justru didapuk sebagai koordinator juru bicara tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Nama lainnya, M Izzul Muslimin (mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Ma’mun Murod Al Barbasy yang membentuk Aliansi Pencerah Indonesia untuk Prabowo-Sandi (API Prabowo-Sandi).

Seturut bipolaritas kalangan elite, ke bawah juga terjadi fenomena yang sama. Akhirnya, perlu diperbincangkan ihwal 'insentif' terkait dukungan dalam kontestasi politik kekuasaan.

Aktivitas dalam politik jelas jauh berbeda dengan ibadah yang menuntut keikhlasan. Aktivitas politik, tidak bisa jauh dari political gain yang berwujud. Insentif politik yang ditunggu pascadukungan kepada kontestan tertentu adalah distribusi kekuasaan di bawahnya.

Muhammadiyah memiliki tradisi panjang berada dalam lingkaran kekuasaan, meskipun bukan partai politik. Dengan varian dukungan seperti gambaran di atas, apakah pascapilpres nanti kekuasaan akan terdistribusikan kepada Muhammadiyah?

Jawabannya bergantung pada dua hal. Pertama, politik akomodatif pemenang pilpres. Kedua, strategi komunikasi Muhammadiyah.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA