Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Gandeng OKI, Indonesia Ingin Jadi Pionir Vaksin Halal

Kamis 01 Nov 2018 15:35 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Petugas memperlihatkan obat ilegal saat rilis di Jalan Cemara, Kompleks Gading Griya Lestari, Jakarta, Jumat (21/9).

Petugas memperlihatkan obat ilegal saat rilis di Jalan Cemara, Kompleks Gading Griya Lestari, Jakarta, Jumat (21/9).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Dari 57 negara OKI Indonesia termasuk delapan negara dengan kapasitas produksi vaksin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan, Indonesia memiliki peluang dan potensi besar sebagai garda terdepan membantu pengembangan kapasitas produksi dan pengawasan obat-obatan. 

Selain itu, juga membuka akses obat dan vaksin yang berkualitas bagi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang masih dikepung kecamuk konflik horizontal.

Inspektur Utama BPOM Reri Indriani mengatakan, dari total 57 negara anggota OKI, hanya Indonesia, Iran, Senegal, Uzbekistan, Bangladesh, Tunisia, dan Mesir yang memiliki kapasitas produksi vaksin. 

Selain itu, kata dia, masih banyaknya negara anggota OKI yang mengimpor vaksin dari luar negara anggota karena satu dan lain hal.

 "Kita tentunya berharap, solidaritas akan terbangun sehingga Indonesia dan seluruh negara anggota OKI dapat berkembang bersama melalui bidang pengembangan dan pengawasan obat," kata dia, di Jakarta, Kamis (1/11).

Dalam konteks inilah, kata dia, pihaknya akan menyelenggarakan forum The First Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities/NMRAs of the OIC Member States di Jakarta pada 21-22 November 2018. 

Dia menjelaskan, penyelenggaraan forum ini diawali saat Kepala BPOM Penny K Lukito melakukan kunjungan ke Markas Besar OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada 14 November 2017.  

Dalam pertemuan itu, Sekjen OKI Yousef bin Ahmad al-Othaimeen langsung meminta kesediaan BPOM untuk menyelenggarakan forum khusus seputar pengawasan obat di negara-negara OKI. 

Lahirlah kesepakatan untuk bersama-sama mendorong strategi dan komitmen negara OKI mendukung ketersediaan dan kemandirian pengawasan obat. 

“Sekjen OKI mengusulkan Indonesia memegang peranan memimpin karena BPOM RI sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO)," ujar Reri. 

Dengan mengusung tema "Perkuatan Kolaborasi Antar-Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara OKI menuju Kemandirian Obat dan Vaksin", forum yang dijadwalkan dibuka Presiden Joko Widodo ini akan dihadiri 56 delegasi NMRA OKI, WHO, Unicef, dan puluhan produsen farmasi dan vaksin dari negara anggota OKI.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA