REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai belum perlu adanya kurikulum yang khusus diperuntukkan bagi tanggap bencana. Apalagi, pendidikan mengenai Indonesia sebagai negara rawan bencana masuk ke dalam kurikulum.
"Sebenarnya, mau pakai kurikulum apapun bisa dilakukan. Tidak usah dibuat secara khusus," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, usai konferensi pers Gala Siswa Indonesia (GSI) di Jakarta, Senin.
Hamid menerangkan pendidikan mengenai bencana sebenarnya sudah diajarkan sejak 2005 atau pascagempa dan tsunami Aceh yang terjadi 2004. Pendidikan mengenai bencana, lanjut dia, merupakan bagian dari ko-kurikuler, yang diajarkan minimal setahun sekali pada siswa.
Siswa-siswi SMP Negeri 6 melakukan pendataan saat beraktivitas di sekolahnya di Jalan Dewi Sartika, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (8/10). (Republika/Edwin Dwi Putranto)
Kemendikbud memberikan pelatihan kepada 244 daerah rawan bencana. Sekolah dilatih untuk melihat tanda dan mitigasi bencana.
"Bahkan kita membuat pusat pengungsian di sekolah, jika terjadi bencana. Jadi tidak hanya bisa digunakan siswa ,tapi juga masyarakat," ujar Hamid.
Dia menjelaskan hingga saat ini, baru masuk satu laporan sekolah yang beraktivitas, yakni SMPN 13 Palu. Sekolah belum diwajibkan untuk beraktivitas, karena masa tanggap darurat hingga 11 Oktober dan sekolah masih diliburkan.
"Sekolah yang masuk sebenarnya hanya untuk mencegah terjadinya kejenuhan siswa," kata Hamid.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kemendikbud dan Kemenag menyiapkan kurikulum sekolah darurat yang nantinya diberlakukan di sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
