Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Wajar, Slot Penerbangan Bantuan ke Palu Diatur

Selasa 02 Oct 2018 12:08 WIB

Red: Budi Raharjo

Warga korban gempa dan tsunami memadati Bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk mengungsi ke provinsi lain di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10).

Warga korban gempa dan tsunami memadati Bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk mengungsi ke provinsi lain di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10).

Foto: Antara/Irwansyah Putra
Pengaturan harus dilaksanakan karena runway menjadi pendek dan apron terbatas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengaturan slot penerbangan ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, wajar diatur karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi bandara. Otoritas penerbangan tidak menolak pesawat yang menuju Palu, namun hanya mengaturnya.

"Hal yang wajar ada pengaturan itu. Jangan diperkeruh suasana dengan komentar-komentar yang tak pada tempatnya soal situasi bandara dan penerbangan di Palu. Walau kondisi darurat ada aturan harus diperhatikan terutama dari aspek keselamatan," ujar pengamat penerbangan Alvin Lie, Selasa (2/10).

Alvin Lie menyarankan pihak-pihak yang tak memiliki kompetensi terkait industri penerbangan atau tidak mempunyai pengetahuan soal Standar Operasional Bandara tidak ikut memperkeruh suasana. Dia meminta jangan mengeluarkan pernyataan yang bisa mengacaukan upaya pertolongan pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurutnya, sesuatu yang salah kaprah jika ada pernyataan bahwa otoritas bandara di Palu menolak sebuah pesawat yang membawa bantuan luar negeri. "Bukan menolak. Itu hanya diatur saja. Kan sekarang ini kondisi darurat, sehingga fasilitas kurang mendukung. Makanya kedatangan dan keberangkatan pesawat diatur sedemikian rupa, sekalipun pesawat yang datang akan mendrop bantuan logistik," katanya menegaskan.

Pengaturan Bandara Mutiara Sis Al Jufri harus dilaksanakan karena runway menjadi pendek dan apron terbatas. Sehingga kalau tidak diatur malah akan membahayakan keselamatan. Pihak berwenang dalam hal ini pengelola bandara baik Ditjen Perhubungan Udara melalui otoritas bandara sudah memiliki protap khusus.

"Untuk kondisi kayak begini, sudah ada standar operasionalnya. Jadi yang tidak tahu jangan ikut mengomentari," kata Alvin Lie menambahkan.

Lebih jauh Alvin Lie mengatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan asing sudah diatur antara lain oleh BNPB. Karena itu, ia menyerahkan persoalan bantuan ini kepada pihak yang berkompeten.

Sebelumnya,  Ketua Umum PPP M Romahurmuziy berharap jalur birokrasi di tingkat bawah tidak kaku dalam menangani penyaluran bantuan di lokasi bencana gempa dan tsunami Palu. Apalagi kondisi saat ini sangat darurat.

"Koordinasi sangat perlu dimudahkan, karena menengok situasi penduduk di sana dari berbagai televisi nasional dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu," ujar dia.

Rommy, misalnya, menyayangkan adanya bantuan asing melalui pesawat yang ditolak mendarat. Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo telah membuka diri kedatangan SAR asing yang berpengalaman dari sisi kemampuan ataupun peralatan teknis.

Pemerintah telah mengeluarkan Flight Clearance bagi dua pesawat asing ke Palu pada 1 Okotber 2018 untuk membawa bantuan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA