Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Apakah Masyarakat Sumbar Pilih Jokowi? Ini Analisisnya

Sabtu 29 Sep 2018 20:55 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Karta Raharja Ucu

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Foto: Istimewa
Masyarakat Sumbar yang dikenal egaliter akan teguh memilih pemimpin

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Aliran dukungan kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dari kepala daerah di Sumatra Barat diyakini tak akan banyak berpengaruh terhadap sikap politik warganya. Masyarakat Sumbar yang dikenal egaliter dan rasional dianggap akan teguh dengan pendiriannya dalam memilih pemimpin.

Dalam pilpres 2014, Sumbar merupakan kantong suara yang tebal bagi capres Prabowo. Dosen FISIP Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra mengungkapkan, Orang Minang lebih menitikberatkan 'ketokohan' dari kandidat pemimpin, bukan perkara apa saja partai pendukung atau siapa saja tokoh yang mengusung kandidat tersebut. Prinsip ini, lanjutnya, dijalankan masyarakat Sumbar baik dalam pilkada hingga pilpres.

"Selama ini, warga Sumbar lebih melihat sosoknya. Pengaruh parpol ada, tapi sedikit. Begitu juga tokoh (yang mengusung kandidat). Banyak contoh calon kepala daerah kalah di Sumbar meski didukung tokoh besar, perantau, dan sebagainya," kata Aidinil, Jumat (28/9).

Bila dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di Sumbar saat ini, dengan 10 bupati/wali kota dan puluhan wali nagari menyatakan dukungannya pada Jokowi, Aidinil berkeyakinan masyarakat Sumbar tak akan terpengaruh. Bahkan ia melihat langkah kepala daerah tersebut sebagai blunder politik. Masyarakat, menurutnya, masih menunggu gagasan masing-masing paslon.

"Warga Sumbar bukan tipe masyarakat patron klien. Jadi, pilihan kepala daerah tidak akan berpengaruh banyak kepada pilihan masyarakat," sebutnya.

Ia juga melihat fenomena yang terjadi ini justru membawa nuansa politik seperti Orde Baru, saat kepala daerah ramai-ramai menyatakan dukungannya sebelum pesta demokrasi. Meski secara hukum dukungan terhadap paslon diperkenankan, Aidinil melihat sikap tersebut tidak elok.

"Saat sudah jadi kepala daerah, mereka (bupati/wali kota) sudah menjadi representasi masyarakat yang memilihnya," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA