Selasa, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Selasa, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

UGM Serukan Penarikan Investasi Produksi Senjata Nuklir

Jumat 28 Sep 2018 17:34 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Esthi Maharani

Nuklir

Nuklir

Indonesia belum termasuk negara yang meratifikasi pelarangan senjata nuklir

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (UGM) menerbangkan spanduk Make Peace Not Nukes di lapangan Grha Sabha Pramana. Hal itu menjadi seruan penarikan investasi produksi senjata nuklir.

Aktivis antisenjata nuklir dunia melakukan aksi Global Day for Action pada 26 September lalu untuk mengecam kegiatan investasi yang dilakukan BNP Paribas. BNP Paribas sendiri merupakan bank multinasional asal Prancis.

Aksi itu turut dilakukan IIS UGM melalui penyebaran kampanye anti penggunaaan senjata nuklir di media sosial. Kampanye International Campaign to Abolish Nucler Weapons (ICAN) bertujuan membuka ruang partisipasi publik. Terutama, dalam menghentikan produksi senjata nuklir dengan melakukan kampanye divestasi dari industri senjata nuklir. Hal itu disampaikan salah satu jurkam ICAN dan dosen HI Fisipil UGM, Yunizar Adiputera.

"Kita mengajak publik untuk mendesak institusi-institusi keuangan global menghindari investasi di bidang yang jelas-jelas bertentangan dengan normal kemanusiaan," kata Yunizar, Kamis (27/9).

Ia menekankan, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang dibuat PBB berlaku secara penuh dan mengikat. Tapi, traktat itu perlu diratifikasi oleh setidaknya 50 negara-negara dunia.

Status ini penting guna mempersempit ruang gerak pengembangan senjata nuklir. Sayangnya, dari 14 negara-negara yang telah meratifikasi, Indonesia belum termasuk di dalamnya.

Untuk itu, target utama kampanye ICAN dan IIS UGM ini tidak lain mendorong pemerintah agar segera meratifikasi TPNW. Terlebih, Indonesia senantiasa berkomitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan.

"Ratifikasi traktat itu seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, semakin cepat, semakin kuat norma pelarangan yang dibangun," ujar Yunizar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA