REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Implementasi Dana Otonomi Khusus Aceh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap adanya formulasi yang tepat dalam rencana pembangunan Aceh.
Hal ini disampaikannya saat menerima Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh di Ruang Kerja Wakil Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).
Nono Sampono mengatakan perkembangan otonomi khusus (otsus) sekarang menjadi fokus perhatian Komite I DPD RI. Di Aceh, Nono menilai proses pembangunan Aceh dirasakan mengalami kendala. “Pembangunan tersendat karena masalah lokal atau masalah pembangunan strategis nasional di Aceh ada yang jalan ada yang tidak jalan," ujarnya.
DPD menerima Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
Nono menilai perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif dengan mengundang para pakar. “Secara berjenjang kita akan lakukan executive brief, setelah itu kita akan meningkat menjadi seminar, supaya ada rumusan kebijakan yang tepat. Karena secara geopolitik, saya perkirakan Aceh akan jadi pusat pembangunan,” kata dia.
Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman menilai kedatangan DPR Aceh ke DPD RI sebagai langkah positif dalam mencapai tujuan pembangunan strategis di Aceh. DPD RI melalui Komite I DPD RI akan berupaya untuk melakukan pembahasan baik di internal maupun dengan pihak terkait lainnya, untuk menghasilkan langkah ke depan dalam pembangunan strategis di Aceh.
Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Dahlan Jamaludin menjelaskan kedatangan DPR Aceh adalah dalam rangkaian pembahasan RPJMA. DPR Aceh berharap mendapatkan masukan tentang pembangunan strategis di Aceh. Aceh berharap, pusat dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan masyarakat Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
