REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite II DPD RI berharap agar program pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mewujudkan rasio elektrifikasi di daerah sebesar 99 persen di tahun 2019 dapat terwujud. Apalagi saat ini masih terdapat daerah yang belum memperoleh pasokan listrik. Padahal listrik dianggap sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Kita berharap program elektrifikasi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, bisa terwujud dengan baik, bukan hanya slogan. Program ini masih berjalan dan kita siap mengawal, agar masyarakat pedesaan bisa menikmati listrik, terutama daerah 3T,” ucap Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardhana saat melakukan rapat dengan Direksi PLN di Kantor PLN Pusat, Rabu (19/9).
Aji menambahkan di daerah sering terjadi permasalahan terkait listrik. Mulai dari belum teralirinya listrik, gangguan, ataupun seringnya pemadaman. Terkadang penyelesaian masalah-masalah tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang membutuhkan listrik. Dia berharap agar masalah-masalah tersebut segera ditangani oleh PLN dan kedepannya dapat diminimalkan.
“Di daerah itu biasanya ada tiga yang dikeluhkan orang. Pertama listrik, kedua air, dan ketiga adalah jalan. Kalau air dan listrik ada perusahaan di daerah. Kalau PLN diomeli, mereka mesti lempar ke pusat,” kata Senator asal Kalimantan Timur ini.
Wakil Ketua Komite II, Charles Simaremare menjelaskan bahwa di Papua masih terdapat ribuan desa yang belum mendapatkan listrik. Dirinya mengapresiasi program dari PLN yang bernama Papua Terang yang bertujuan untuk pemerataan listrik di Papua. Dirinya berharap agar kedepannya masyarakat seluruh desa di Papua dapat menikmati listrik.
“Papua mendapatkan program Papua terang. Ini bagian dari kerinduan masyarakat Papua supaya dari sekian ratus kecamatan yang belum menikmati listrik, dengan program ini akan terjawab. Kita harapkan 2019 semua terjangkau oleh listrik,” kata Charles yang juga Senator asal Papua ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
