REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Ratusan guru honorer Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi mogok mengajar mulai Senin (17/9). Mereka menolak rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang dinilai cacat hukum dan diskriminatif.
Para guru honorer tersebut mogok mengajar dan berkumpul di Sekretariat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kadudampit Senin pagi. Para guru yang datang berasal dari sejumlah kecamatan di Sukabumi.
"Aksi ini merupakan awal pergerakan mogok belajar dari para guru honorer," ujar Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Kris Dwi Purnomo kepada Republika.co.id di sela-sela aksi.
Para guru di antaranya datang dari Kecamatan Kadudampit, Parungkuda, Bantargadung, Cisaat, Gunungguruh, Cidahu, Gegerbitung, Sukaraja, Sukalarang, Cikakak, dan Cireunghas. Jumlah guru yang mogok mengajar mencapai sekitar 300 orang.
Menurut Kris, para guru mogok mengajar karena menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018. Mereka menilai ketentuan itu cacat hukum dan sangat diskriminatif.
Dalam aturan tersebut, pelamar CPNS pada tahun ini untuk honorer kategori dua harus di bawah 35 tahun. Ketentuan ini bagi para guru honorer sangat tidak adil karena banyak guru yang usianya di atas itu.
"Bagi kami yang sudah mengabdi cukup lama ini tidak adil," kata Kris.
Para guru meminta ketentuan itu dibatalkan. Rencananya, aksi mogok akan dilakukan sepekan ke depan. Bahkan bila tidak direspons, maka aksi mogok akan diperpanjang hingga sebulan.
Kris menutuskan, aksi mogok ini pasti berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah karena di setiap sekolah guru honorer paling mendominasi dibandingkan guru berstatus PNS. Kris mengatakan para guru menuntut pembatalan rekrutmen CPNS pada 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
