Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Pemkab Purbalingga Susun Data Terpadu Soal Kemiskinan

Kamis 13 Sep 2018 16:36 WIB

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Gita Amanda

Kemiskinan, ilustrasi

Kemiskinan, ilustrasi

Foto: Republika/Yogi Ardhi
Jika data sudah tersaji upaya pengentasan warga miskin akan lebih mudah dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan menyusun data terpadu mengenai kemiskinan di daerahnya. Data ini nantinya tidak hanya menyajikan tentang jumlah warga miskin, namun juga data lainnya, baik mengenai nama, alamat dan data lain menyangkut indikator kemiskinanannya.

Kepala Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga, Wahyu Ekonanto, Kamis (12/9), mengatakan data ini akan sangat berbeda dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga. ''Data mengenai jumlah, mungkin saja sama. Namun data yang kita susun akan lebih lengkap. Kalau data BPS lebih bersifat makro, maka data yang kita susun akan lebih detail,'' katanya.

Menurutnya, dalam masalah penanggulangan kemiskinan, memang masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Namun bila datanya sudah tersaji dengan rapi, maka upaya pengentasan warga miskin akan lebih mudah dilakukan.

''Kalau basis datanya lengkap dan valid, maka program-program penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan akan bisa lebih efektif, efisien, lebih fokus dan juga lebih terarah,'' katanya.

Menurutnya, dengan data yang ada saat ini, fokus kegiatan atau program untuk penanggulangan kemiskinan, seringkali kurang tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, justru tercecer tidak mendapat bantuan. Sedangkan yang seharusnya tidak perlu lagi mendapat bantuan, justru mendapat bantuan.

Mengenai teknis pendataan, Wahyu menyatakan, Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga akan melakukan segera menggelar rapat koordinasi dengan OPD terkait, seperti Bapelitbangda, BPS, Dindikbud, Dinkes dan Dinpendukcapil. Terutama untuk membahas teknis pendataannya.

''Harapan Ibu Plt Bupati, pendataaan sebaiknya menyertakan RT/RW yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Setelah itu, baru naik ke jenjang yang ada di atasnya, seperti tingkat desa dan kecamatan, setelah itu baru masuk ke kami,'' katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA