Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Penanganan Malaria Pengungsi Lombok Diserahkan ke Pemda

Jumat 07 Sep 2018 19:51 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Nur Aini

Warga korban gempa mengangkat air di Posko Pengungsian Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9).

Warga korban gempa mengangkat air di Posko Pengungsian Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9).

Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Kemenkes mengirim obat dan tenaga kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah penyakit menyerang pengungsi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan wabah malaria dikabarkan semakin meluas. Terkait hal ini, Dirjen P2P Kemenkes RI, Anung Sugihartono mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi, pemerintah pusat akan memfasilitasi.

"Kemenkes memfasilitasi Dinkes NTB untuk menangani masalah tersebut. Ini jadi tanggung jawab daerah, bukan Kemenkes," kata Anung ketika dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Jumat (7/9).

Anung mengatakan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa tenaga, dan mendampingi pengelola program di Dinkes NTB, Dinkes Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur utk menangani Ispa, diare, dan malaria. Selain berupa tenaga, Kemenkes juga memberikan bantuan berupa obat-obatan.

"Saya nggak hafal jumlah petugasnya karena bersifat on-off (bergilir)," kata dia.

Terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), ia memberikan semua kewenangannya kepada petugas di daerah. Akan tetapi, peningkatan kasus dua kali lipat dari periode sebelumnya baru dapat masuk kriteria KLB.

Wabah malaria yang melanda para pengungsi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin meluas. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rahman Sahnan Putra mengatakan, sejak ditemukannya empat kasus malaria di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, jumlah korban sudah meluas ke desa lain.
 
"Dengan melihat jumlah warga yang mengidap malaria, bahkan sudah mengenai ibu hamil dan bayi, kondisi ini sudah out break atau Kejadian Luar Biasa (KLB)," ujarnya.
 
Ia mengaku sedang membahas hal tersebut bersama Bupati Lobar, Fauzan Khalid. Rahman menilai perlunya penaikan status menjadi KLB karena menurutnya citra daerah tidak lebih besar dari upaya penyelamatan para pengungsi.
 
"Kalau dinaikkan statusnya menjadi KLB, tidak masalah. Ini soal nyawa manusia," ucap Rahman.

Baca: Pengungsi Lombok Barat Terjangkit Malaria

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA