REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim diminta untuk tidak sembarangan dalam menetapkan kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nadiem, disarankan untuk melihat riset dan data yang ada terkait keinginan untuk mempermanenkan PJJ.
Wakil Sekretaris Jendral FSGI Satriawan Salim mengatakan, saat ini pemerintah masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar PJJ seperti listrik, gawai dan internet bagi para siswa atau guru. Dia meminta pemerintah merampungkan permasalahan yang ada sebelum mempermanenkan PJJ.
Hal tersebut dia ungkapkan menyusul evaluasi pelaksanaan PJJ yang sudah berjalan tiga hingga empat bulan terakhir akibat pandemi Covid-19. Dia mengatakan, kebijakan belajar dari rumah itu justru semakin memperlihatkan disparitas atau kesenjangan dikalangan peserta didik.
"Nah kalau makin tinggi kesenjangan antara anak yang bisa mengakses internet dengan yang tidak bisa maka ini berbahaya bagi bonus demografi kita," kata Satriawan Salim kepada Republika di Jakarta, Jumat (3/7).
Satriawan mengatakan, pendidikan di kota relatif lebih berkualitas ketimbang di daerah pedalaman akan memberikan dampak berbahaya ke depan. Dia menegaskan, pemerintah seharusnya memutus kesenjangan yang ada atau setidaknya memperpendek dengan cara memenuhi kebutuhan pokok kegiatan belajar mengajar.
Satriawan menilai, pemerintah saat ini belum melakukan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Dia berpendapat, meski memiliki imajinasi yang sama namun PJJ yang akan diberlakukan secara permanen saat ini masih terlalu dini alias prematur.
Dia lantas menanyakan basis keputusan PJJ permanen yang dicanangkan menteri Nadiem. Satriawan mengaku penasaran apakah menteri pendidikan memiliki data jumlah siswa dan guru yang tidak memiliki gawai pintar.
Dia juga mempertanyakan kepemilikan data siswa dan guru berlokasi di daerah yang tidak teraliri listrik serta internet.
"Saya pikir mas menteri harus menjawab ini semua gitu loh sebelum menjanjikan untuk PJJ online dipermanenkan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa PJJ bisa diterapkan secara permanen usai pandemi Covid-19. Dia mengatakan, Kemendikbud saat ini tengah menyiapkan kurikulum PJJ dan modul pembelajaran.
Nadiem menjelaskan, pemanfaatan teknologi akan menjadi hal yang mendasar dalam pembelajaran. Penerapannya pun tidak hanya PJJ, tetapi juga dengan model hibrid. Pemanfaatan teknologi memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melakukan berbagai macam kegiatan belajar.
"PJJ nantinya akan menjadi permanen, tidak hanya pada saat pandemi Covid-19 saja," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (2/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
