REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, jika gagal dalam mengkapitalisasi usia produktif saat bonus demografi Indonesia, maka negara akan menghadapi ancaman. Menurutnya, taruhan untuk mendapatkan usia produktif sangat besar, salah satunya kelompok lanjut usia yang tak dapat terlayani negara.
"Taruhan usia produktif sangat besar, kita sekarang masuk bonus demografi. Kalau kita gagal kapitalisasi usia produktif ini untuk menjadi bekerja secara produktif, resikonya kita masuk usia lanjut maka dia akan jadi orang enggak bisa dapat pelayanan cukup," ujar Muhadjir dalam rakornas pemerintah pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Rabu (13/11).
Ia mengatakan, jika kelompok lanjut usia lebih banyak akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena pemerintah harus memberikan pelayanan yang cukup. Namun, pemerintah tidak punya cukup tabungan nasional besar untuk menanggung hari tua mereka.
Sehingga, kata dia, Indonesia akan masuk dalam daftar negara berpenghasilan menengah. Sementara sulit naik ke daftar penghasilan tinggi, tetapi gampang menurun ke penghasilan rendah.
Muhadjir menyebut hal itu sebagai ancaman jika Indonesia gagal menyiapkan usia produktif dan menyiapkan lapangan pekerjaan produktif. "Maka risiko sangat besar, kita sadar betapa besar taruhan pebangunan SDM ini," kata dia.
Ia menuturkan, program untuk mengatasinya secara menyeluruh dengan gerakan-gerakan mencakup semua kegiatan. Di antaranya gerakan masyarakat sehat, jaminan sosial nasional, program keluarga harapan yang tengah berlangsung dalam proses ini.
Muhadjir melanjutkan, apabila usia produktif tidak disediakan lapangan pekerjaan produktif, negara tidak mencapai kegiatan yang produktif. Sementara, berbagai investasi didatangkan ke Indonesia untuk memberi ruang cukup bagi usia produktif agar bisa bekerja di lahan di tempat yang juga produktif.
Ia menyebutkan, di sektor pendidikan, semua dana yang digelontorkan mencapai Rp 227 tirliun lebih ditambah Rp 303 triliun. Sehingga, pada 2020 anggaran pendidikan Rp 500,8 triliun. Kemudian 63,50 persen dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dalam bentuk transfer daerah.
Sementara, lanjut Muhadjir, sektor kesehatan ada dana sebanyak Rp 82,2 triliun, pembangunan desa Rp 72 trilun, bantuan sosial berupa program keluarga harapan Rp 29,12 triliun. Sehingga, anggaran total 2020 sekitar Rp 715 triliun untuk upaya membangun SDM.
"Anggaran besar sebagian sudah berada di provinsi, kabupaten, kota. Mohon kerja sama agar dana itu dapat digunakan tepat sasaran karena risiko sangat besar kalau anggaran itu banyak bocor, bonus demografi yang akan kita panen raya tidak akan terwujud, risiko kita tidak akan jadi negara maju," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
