REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai peran serta Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengefektifkan tujuan dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yakni terjadinya pemerataan sekolah-sekolah. JK menyebut selama ini, Pemerintah berupaya meminimalisasi terkonsentrasinya siswa-siswa berprestasi hanya di sekolah tertentu.

Namun, kata JK, itu tidak akan efektif jika Pemerintah daerah tidak memastikan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) juga merata di sekolah-sekolah.

"SMA (di bawah) provinsi, SMP oleh kabupaten, dan SD ya tentunya ada penataran guru contohnya, (Pemerintah) daerah (perlu) melengkapi dengan fasilitas sekolah, komputer, dengan laboratorium, guru-guru dilatih," ujar JK di Kantor Wakil Presiden , Jakarta, Selasa (25/6).

Namun demikian, JK menyebut dalam praktiknya Pemerintah daerah belum secara merata melakukan hal tersebut.

"Kalau di DKI lebih mudah, tapi di daerah-daerah semua daerah mampu. Tapi karena itu daerah harus mempunyai suatu inisitif juga," ujar JK.

Terkait sistem zonasi, JK menilai pelaksanaan zonasi sebenarnya ditujukan untuk pemerataan sekolah. Sebab, selama ini siswa-siswa berprestasi hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu.

Namun, ia menilai sistem zonasi tidak bisa menghilangkan sekolah-sekolah favorit para orang tua dan siswa.

"Zonasi itu bermakna mengefisiensikan orang, tetapi masyarakat kadang kadang ingin anaknya sekolah favorit, sekolah favorit itu memang akan terus ada, karena sekolah favorit katakanlah menerima 200 mendaftar 1000, artinya dipilih terbaik," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika