Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Kemendikbud dan BNSP Sahkan Skema Sertifikasi KKNI SMK

Jumat 19 Apr 2019 14:31 WIB

Red: Ratna Puspita

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
SMK diharapkan menghasilkan lulusan kompeten dan siap kerja sesuai tuntutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengesahkan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level II dan III untuk SMK. Kemendikbud pun menyatakan dukungan dan sinergi seluruh pihak merupakan modal utama untuk mewujudkan keberhasilan revitalisasi SMK.

"Sehingga, SMK mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja nasional, regional maupun internasional," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (19/4).

Baca Juga

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), ia menjelaskan, jumlah total SMK saat ini sebanyak 14.000 unit. Dari angka tersebut, 25 persen di antaranya SMK negeri dan selebihnya SMK swasta.

Sedangkan jumlah peserta didik sebanyak lebih dari 5 juta siswa, dengan 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. Ia mengatakan angka-angka tersebut merupakan indikator keberhasilan penyediaan akses pendidikan menengah.

"Selain itu, juga sekaligus mencerminkan besarnya tantangan bagi pemerintah untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan," katanya.

Tantangan kebekerjaan lulusan SMK, kata Hamid, juga menjadi isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia mengatakan kebekerjaan lulusan SMK dipengaruhi banyak hal.

"Namun pada kesempatan yang baik ini, saya ingin fokus pada penyediaan kualitas layanan pendidikan. Perlu upaya dan dukungan yang lebih besar untuk mendorong peningkatan kualitas SMK terutama untuk SMK dengan kapasitas yang masih terbatas," katanya.

Pengembangan sistem sertifikasi di dunia pendidikan, kata dia, khususnya di SMK adalah keniscayaan karena merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ia mengatakan pemberian sertifikat kompetensi bukan hanya sebagai bentuk pengakuan atas capaian kompetensi peserta didik.

Ia mengatakan sertifikasi dapat dijadikan sebagai salah satu quality assurance atas output dunia pendidikan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja. "Saya berharap dengan tersedianya akses sertifikasi bagi siswa SMK, khususnya dengan sertifikat berlogo burung garuda akan lebih memperkuat nilai tawar lulusan SMK di dunia kerja," kata Hamid Muhammad.

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masihat mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mengesahkan skema sertifikasi kualifikasi. "Prosesnya memang cukup panjang," kata dia.

"Dimulai dari periode terdahulu dan memakan waktu yang cukup lama untuk validasi. Namun kini kita sudah mempunyai sekian banyak skema dan nantinya diharapkan ini akan mengubah sistem yang lama yaitu cluster kepada kualifikasi sehingga mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan," katanya.

Ia menjelaskan sertifikasi kompetensi ini sangat penting, apalagi menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam forum di Myanmar, di bidang pariwisata sudah disepakati bahwa sertifikat kompetensi di bidang pariwisata boleh mencantumkan logo ASEAN.

"Kalau kita sudah menyamakan persepsi dengan negara-negara ASEAN, maka di mana pun juga anak-anak kita yang lulus di bidang itu, maka akan mendapat pengakuan di negara-negara ASEAN," akat dia.

Skema yang sudah disahkan ini menjadi acuan dan penentu dalam proses sertifikasi. Misalnya pada lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK), output dari konstruksi yang di SMK akan disamakan dengan pola yang ada di LPJK.

Dengan demikian, LPJK menerima dengan apa yang dikeluarkan dari SMK. "Jadi mereka sepakat untuk mendorong agar lulusan SMK nanti mendapat pengakuan nasional di LPJK. Begitu pula dengan bidang kesehatan, kelistrikan, dan sebagainya. Harus ada harmonisasi dengan jejaring sebagai mitra kerja," kata dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA