REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republika Indonesia (FHK-2 PGRI), Riyanto Agung Subekti mengatakan masih ada masalah di daerah-daerah dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa daerah tidak membuka PPPK karena anggaran yang tidak memadai.
"Guru honorer juga banyak yang tidak bisa daftar, karena di daerahnya tidak membuka rekrutmen PPPK dengan alasan tidak ada anggaran," kata Riyanto, Selasa (5/3).
Ia mengatakan, saat ini banyak honorer K2 yang sudah lama mengabdi namun tidak kunjung menjadi PNS. Tidak sedikit guru honorer yang berusia lanjut dan akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang.
"Mereka sudah terlanjut basah memilih jadi honorer. Kalaupun sekarang mau pindah profesi sangatlah naif," kata Riyanto.
Selain itu, ia juga mengkritisi guru honorer K2 yang justru dijadikan PPPK. Belum lagi, mereka harus menjalani tahapan tes untuk menjadi PPPK. Hasil dari tes tersebut tentunya masih akan ada honorer K2 yang tidak lulus tes. Menurut Riyanto, guru honorer K2 harus menjadi PNS dan tercakup semuanya tanpa terkecuali.
Sementara itu, sejumlah guru dari pengurus Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republika Indonesia (FHK-2 PGRI) juga masih belum setuju dengan kebijakan pemerintah mengadakan tes untuk honorer dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut salah satu perwakilan dari Jawa Timur, rekrutmen harus bisa mengakomodir seluruh honorer K2 secara bertahap.
"Rekrutmen bila tidak mengakomodir dan merekrut semua K2 secara bertahap sama halnya menghilangkan nilai keadilan bagi honorer tersebut apapun alasanya," kata Ketua Pengurus Daerah FHK2-PGRI Magetan Jawa Timur, Hadi Warsito, Selasa (5/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
