REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Awaluddin Tjalla menjelaskan rencana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia (BPIP) menerapkan pendidikan pancasila pada pendidikan dasar dan menengah. Ia mengatakan, ada dua hal yang diperhatikan dalam penerapan pendidikan pancasila yakni moral dan kewarganegaraan.
Ia menjelaskan, berbeda pada pendidikan tinggi yang memiliki mata kuliah Pancasila, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia memiliki pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Pada dasarnya pendidikan Pancasila sudah ditekankan pada mata pelajaran tersebut.
"Konteks yang mau ditekankan kan konteks moral, sehingga di kelas di PAUD, SD, sampai SMP kelas dua itu konteksnya pada moral. Kelas 3 SMP dan SMA itu pada kewarganegaraan yang ditekankan," kata Awaludin pada Republika, Senin (18/2).
Meskipun demikian, ia belum bisa menjelaskan terkait teknis penerapan pelajaran Pancasila yang diminta BPIP. Sebab, masih diperlukan pertemuan dengan BPIP untuk membahas penerapan pelajaran tersebut secara lebih rinci.
"Saya belum bisa jelaskan bagaimana teknisnya karena masih perlu ketemu dengan BPIP," kata dia menjelaskan.
Sebelumnya, BPIP memastikan, tahun ajaran baru 2019/2020 akan mulai diterapkan mata pelajaran Pancasila mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (PT). Pelaksana Tugas Kepala BPIP Hariyono mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait mata pelajaran Pancasila bagi siswa SD, SMP, dan SMA, serta mata kuliah bagi mahasiswa.
"Pancasila akan dijadikan mata kuliah dan pelajaran yang wajib, tetapi materinya disampaikan secara kontekstual, bukan teks-teks kognitif berupa hafalan di kepala," kata Hariyono usai meninjau Kampung Budaya Polowijen di Kota Malang, Ahad (17/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
