REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam waktu dekat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengganti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mengenai kebijakan tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi secara masif.
Pengamat pendidikan sekaligus Direktur Utama PT Eduspec Indonesia Indra Charismiadji menekankan bahwa sosialisasi menjadi salah satu kunci agar kebijakan tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
“Harus disosialisasikan. Karena selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang jelas,” ungkap Indra saat dihubungi Republika, Rabu (23/1).
(Baca: Penggunaan NIK pada Siswa Beri Perubahan Besar)
Menurut Indra, kebijakan pemerintah untuk mengganti NISN menjadi NIK akan efektif mendukung program zonasi. Karena dengan demikian, setiap anak akan memiliki satu nomor identitas, sehingga tidak mudah di manipulasi.
“Kebijakan ini menurut saya akan mendukung zonasi ya. Tapi memang perlu ada sosialisasi yang baik dulu lah agar masyarakat tahu,” tegas dia.
Sebelumnya, mulai tahun ajaran 2019/2020 pemerintah bakal mengintegrasikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengintegrasian data tersebut bertujuan untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem pendidikan lainnya yang berbasis zonasi.
Dengan begitu, nantinya NISN tidak akan ada lagi. Dan siswa hanya memiliki satu nomor identitas yaitu NIK.
“Hari ini kami memastikan bahwa MoU itu jalan di lapangan dan yang paling penting, nanti itu seluruh siswa itu tidak lagi memakai NISN cukup dengan NIK karena kita akan mengintegrasikan antara data pokok pendidikan (dapodik) dan data kependudukan dan pencatatan sipil,” kata Muhadjir usai menerima kunjungan Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta, Selasa (22/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
