REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku telah merampungkan konsep Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang bakal dijadikan acuan pembelajaran di sekolah. Kendati begitu, konsep tersebut masih akan diproses dan diberikan masukan dari pakar dan akademisi.
“Secara konsep sudah, tapi saya ingin ada masukan dari pakar dan perguruan tinggi punya reputasi bagus dalam memberikan pendidikan Pancasila,” kata Muhadjir kepada Republika, Senin (3/12).
Menurut Muhadjir, hingga saat ini baru Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sudah memberi masukan bagaimana konsep dan materi ajar PMP yang cocok untuk generasi milenial. Ke depan, Kemendikbud masih akan meminta masukan kepadaa perguruan tinggi lain untuk merumuskan materi dan konsep ajar PMP.
“Kemarin sudah ke UNY, kemudian beberapa lembaga, nanti akan kami tindak lanjuti,” jelas dia.
(Baca: Wacana Menghidupkan PMP, Ini Tanggapan Guru)
Sementara itu, dia memastikan bahwa PMP tidak akan dituangkan dalam bentuk kurikulum baru. Tetapi nantinya Kemendikbud hanya akan merevisi kurikulum yang sudah ada.
“Tidak (bentuk kurikulum baru), revisi saja, penyempurnaan,” ungkap Muhadjir.
Wacana menghidupkan kembali PMP dikritisi oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut FSGI, seharusnya pemerintah fokus mengubah paradigma dan meningkatkan kompetensi guru bukan mengubah mata pelajaran.
Sebab kurikulum atau konsep pendidikan yang bagus tidak akan bisa diimplementasikan secara optimal, jika kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan minim.
"Makanya yang dibenahi itu mestinya paradigma guru, kompetensi guru. Bukan mengubah mata pelajaran dan menambahkan materi lagi. Apalagi menghidupkan lagi PMP yang sarat muatan nilai-nilai Orde Baru," tegas Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
