Jumat 30 Nov 2018 15:54 WIB

Bupati Bandung Setuju PMP Diajarkan Kembali

Ideologi perlu ditanamkan melalui Pancasila dan Pancasila sudah final.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Andi Nur Aminah
Bupati Bandung H Dadang M Naser memberikan arahan kepada Tim Satgas Saber Pungli di Gedung Mohamad Toha, Kabupaten Bandung, Kamis (22/12).
Foto: Gunadi PM/REPUBLIKA
Bupati Bandung H Dadang M Naser memberikan arahan kepada Tim Satgas Saber Pungli di Gedung Mohamad Toha, Kabupaten Bandung, Kamis (22/12).

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Bupati Bandung, Dadang M Naser mendukung penuh langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mengajarkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menanamkan pancasila dan mencegah radikalisme di Indonesia.

"Saya setuju PMP itu diajarkan lagi ke siswa. Ideologi perlu ditanamkan melalui Pancasila dan Pancasila sudah final," ujarnya kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (30/11).

Menurutnya, untuk mengantisipasi ideologi yang datang dari negara lain maka ideologi Pancasila harus ditanamkan dengan baik sejak dini kepada siswa. Ia mengatakan, terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah ada maka bisa dikombinasikan. "PKN dan PMP bisa disounding (diatur) agar tidak dobel (materi)," ungkapnya.

Dia mengatakan, PKN bisa lebih fokus membahas tentang ketatanegaraan dan PMP ke masalah ideologi Pancasila. Dadang menambahkan mata pelajaran PMP ke depan diharapkan mengajarkan tentang moral dan karakter. Termasuk di antaranya mengajarkan toleransi dan cinta damai.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memunculkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Menurut Mendikbud, Muhadjir Effendy saat ini PMP sedang dalam pengkajian dan perlu ada hal yang diperbarui dari mata pelajaran tersebut. "Kalau jadi tentu pendekatan, strategi, metode maupun isinya tentu sudah diperbaharui," katanya.

PMP dirasa penting karena isu-isu mengenai PKI ataupun radikalisme yang terus muncul di masyarakat. Muhadjir pun menuturkan, mestinya pelajaran ini diberikan untuk semua jenjang pendidikan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GKT) Supriano mengatakan, memasukan materi Pancasila belum tentu dengan mata pelajaran yang baru. Bisa jadi dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan namun dengan metode yang berbeda. "Namanya bisa saja tetap Pendidikan Kewarganegaraan, tapi sekarang bagaimana agar anak-anak senang belajar yang dikaitkan dengan Pancasila. Ini yang kita perkuat," kata Supriano.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement