Rabu 07 Nov 2018 15:56 WIB

Ini Faktor MGMP tidak Berjalan Efektif

Faktor internal dari masing-masing guru bisa sebabkan MGMP tak efektif

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani
Arief Rachman
Arief Rachman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran dari forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 menjadi sangat vital. Namun realitanya masih banyak MGMP di berbagai daerah yang belum berjalan dengan efektif.

Pengamat pendidikan Prof Arief Rachman menuturkan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan forum MGMP tidak berjalan secara maksimal. Mulai dari faktor internal yang bisa muncul dari masing-masing guru sendiri. Kemudian juga bisa karena faktor eksternal yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, hubungan dengan pemerintah daerah maupun pusat.

"Padahal MGMP ini sangat bermanfaat, MGMP itu kan perhimpunan guru mata pelajaran sejenis untuk sama-sama bertukar ilmu dalam hal mengajar," ungkap Arief saat dihubungi Republika, Rabu (7/11).

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini pun mendorong agar MGMP yang sudah berjalan efektif membantu MGMP lain yang belum berjalan secara optimal. Asas gotong-royong dan saling membantu antar MGMP inilah yang dinilai efektif meningkatan mutu forum-forum MGMP.

Sebab menurut Arief, selama ini banyak juga MGMP yang berkualitas, sehingga selalu diberi tanggung jawab untuk membuat soal-soal lokal ataupun ujian.

"Memang ada MGMP yang belum berjalan secara optimal. Dan itu baiknya mereka harus kerja sama, dan pelajari ke MGMP yang sudah berjalan itu," saran Arief.

Selain itu, Arief juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah proaktif mengintervensi agar MGMP yang belum efektif bisa semakin menurun jumlahnya. Sehingga jika sistem zonasi yang terintegrasi diimplementasikan, MGMP di berbagai daerah telah siap berperan aktif.

Untuk diketahui mulai tahun ajaran 2019/2020 skema PPDB akan berdasar pada zonasi. Nantinya sistem zonasi ini akan membantu memetakan para siswa menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan penerapan zonasi baru ini, maka tidak ada lagi proses penerimaan siswa baru menjelang tahun ajaran baru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menyampaikan, Kemendikbud telah membagi sekitar 1900 zona se-Indonesia. Dia optimistis, program zonasi ini bisa mempermudah penyelesaian masalah dan peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah atau zona.

Menurut dia, nantinya problem pendidikan di setiap zona bakal dipecahkan oleh MGMP, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap zona masing-masing. Untuk itu peran MGMP menjadi sangat penting.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement