REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung mengungkapkan dari total sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai 1700 sekolah, 30 persennya membutuhkan perbaikan. Namun, Disdik tidak bisa menganggarkan dana perbaikan sebab sistem anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.
"Saya mengimbau kepada kepala sekolah untuk intens berkomunikasi dengan pemerintah desa agar masuk usulan perbaikan (sekolah) pada 2019 mendatang," ujarnya, Selasa (23/10).
Menurutnya, pelaksanaan perbaikan sarana pendidikan yaitu sekolah tergantung dari ajuan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang. Saat ini Disdik Kabupaten Bandung hanya melakukan pemetaan ruang kelas yang harus diperbaiki.
"Kami melalui UPT akan melakukan pendataan sekolah yang membutuhkan perbaikan," ungkapnya.
Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan mengatakan program perbaikan sekolah rusak harus menjadi prioritas utama dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Bandung. Pihaknya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD untuk membahas penanggulangan perbaikan sarana prasana pendidikan pada 2019.
Dirinya pun mengimbau pemerintah desa, kecamatan untuk memasukan program perbaikan sarana pendidikan dalam pengajuan musrenbang. "Pemerintah desa harus memasukan program perbaikan sarana pendidikan sesuai kondisi lapangan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) TK dan SD, Disdik Kabupaten Bandung, Maman mengatakan dari total ruang kelas sebanyak 8.857 unit di 1.400 sekolah, sebanyak 1.684 ruang kelas sekolah mengalami kerusakan.
Ruang kelas yang rusak ringan 1.171 unit, rusak sedang 428 unit dan rusak berat 85 unit kelas. Sementara sisanya dalam kondisi baik. "Kenapa tidak beres-beres (perbaikan), karena jumlahnya hampir 9.000 (ruang kelas). Paling diintervensi (rehab) sekitar 200 hingga 250 ruang kelas per tahun," ujarnyanya beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
