REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 101 miliar untuk memulihkan kondisi pendidikan pascagempa di Pulau Sumbawa, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan ruang kelas darurat, perbaikan satuan pendidikan, penyediaan perlengkapan belajar mengajar, dan penyaluran tunjangan khusus kepada guru.
"Pemerintah tidak melupakan Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Mendikbud Muhadjir Effendy melalui pesan tertulis, Ahad (14/10).
Menurut data posko pendidikan, sebanyak 193 sekolah di Pulau Sumbawa mengalami kerusakan. Setidaknya 767 ruang kelas memerlukan perbaikan agar proses belajar mengajar kembali normal. Untuk menyegerakan kembalinya proses belajar mengajar, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan berupa tenda untuk ruang kelas darurat.
Muhadjir menyampaikan, perbaikan sekolah rusak kategori berat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, untuk perbaikan kerusakan kategori ringan dan sedang akan dilakukan oleh Kemendikbud.
Saat meninjau ruang-ruang kelas darurat di Sekolah Dasar (SD) Negeri Labuan Alas dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Alas Kabupaten Sumbawa, Muhadjir mengimbau agar pemerintah daerah bersama posko pendidikan dapat memperbaiki kondisi tenda.
"Sirkulasi udara dan kebersihan ruang belajar darurat tersebut menjadi perhatian utama," ucap Muhadjir.
Dia menargetkan, Penyediaan Ruang Kelas Belajar Sementara (RKBS) di Pulau Sumbawa selesai pada akhir bulan November. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengerjaan bangunan permanen. Pembangunan bangunan fasilitas pendidikan terdampak gempa berdasarkan hasil verifikasi tim gabungan.
Koordinator Sementara Posko Kementerian PUPR, di Pulau Sumbawa, Samsi Gunarta menyampaikan di Sumbawa dan Sumbawa Barat terdapat 76 titik, total terdapat 170 RKBS. Pemasangan RKBS dilakukan di lingkungan sekolah terdampak.
"Kecuali bagi sekolah yang tidak memiliki ruang, maka pengerjaan bangunan permanen segera dilakukan. Pemasangan RKBS akan ditempatkan sesuai permintaan kepala sekolah," kata Samsi.
Menurut Samsi, sebelum masa transisi usai di bulan Februari 2019, perbaikan permanen sudah bisa dimulai. Usai pembangunan permanen tuntas, RKBS yang dipasang dapat dibongkar kembali. Untuk kemudian disimpan dan digunakan jika diperlukan bilamana terjadi bencana di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
