REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Arief Rachman menegaskan, revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus terus ditingkatkan. Terlebih dari ratusan LPTK yang ada, tidak semua LPTK mampu menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten.
“Ditambah LPTK itu kan tergunjang-ganjing karena yang memegang kebijakan itu Kemendikbud, tapi pelaksanaannya di perguruan tinggi. Jadi tentu perlu ada sinergi yang baik,” jelas Arief kepada Republika, Kamis (4/10).
Arief menjelaskan, revitalisasi bisa dilakukan dalam proses sertifikasi guru, uji kompetensi guru, berbagai pelatihan guru, program guru pembelajar dan masih banyak lagi. Dengan begitu LPTK bisa menghasilkan guru yang berkualitas.
Merujuk pada data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenritekdikti) saat ini ada 422 LPTK, 41 diantaranya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sisanya yakni 381 ada di Perguruan Tinggi Swasta. PTN yang bergerak di LPTK akreditasi program studi (Prodi)-nya juga beragam, yang prodinya memiliki akreditasi A masih 7 persen, akreditas B sebanyak 35 persen, akreditas C yaitu 23 persen dan 35 persen lagi belum terakreditasi.
Terlepas dari itu semua, Arief memandang ada hal yang patut disyukuri. Yaitu masih tingginya minat generasi milenial berprofesi sebagai guru. Karena itu dia mendesak agar pemerintah tidak menyia-nyiakan semangat generasi milenial dengan tidak mengabaikan kesejahteraan guru.
“Tidak semua anak muda itu mau jadi guru, jadi kita masih ada (yang mau jadi) guru juga Alhamdulillah. Jadi kesejahteraannya itulah PR pemerintah,” tegas Arief.
Untuk diketahui LPTK adalah suatu lembaga perguruan tinggi yang mempersiapkan tenaga pendidik profesional, termasuk tenaga pendidik SMK. Salah satu PTN yang menjadi LPTK yaitu UNJ, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang dan lain-lain.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano mengatakan untuk melakukan sertifikasi guru masih terkendala kapasitas di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LTPK). Hingga saat ini saja sekitar 837.535 guru belum tersertifikasi, terdiri dari sarjana/diploma IV sebanyak 555.453 guru dan belum sarjana/diploma IV sebanyak 282.082 guru.
"Tahun ini pemerintah hanya mampu melakukan sertifikasi untuk 20 ribu guru. Untuk tahun depan 40 ribu. Kenapa tidak maksimal? tergantung LPTK-nya berapa Perguruan Tinggi yang sanggup menampung," kata Supriano kepada Republika, Rabu (3/10).
Dia mengatakan, sejumlah cara sedang dikaji pemerintah termasuk dalam hal ini mengubah skema program Profesi Pendidikan Guru (PPG). Yang mana selama ini PPG itu biasa dilakukan selama tiga bulan, satu bulan daring dan dua bulan tatap muka.
"Mungkin nanti bisa kan daringnya sekarang, tatap mukanya tahun depan. Itu semua sedang didiskusikan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
