REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto menegaskan bahwa BPPT bukan lembaga penelitian seperti LIPI. Karena misi BPPT yaitu untuk menghasilkan inovasi, rekomendasi kebijakan teknologi, melakukan audit teknologi, kliring, dan memberikan layanan teknologi.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi usulan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir untuk membentuk suatu badan riset nasional kepada Presiden Joko Widodo. Badan riset nasional itu nantinya merupakan gabungan dari sejumlah lembaga seperti BPPT dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Pekerjaan BPPT bukan hanya penelitian itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan BPPT," kata Unggul saat dihubungi Republika, Rabu (5/9).
(Baca: Kemenristekdikti Jangan Terburu-buru Usulkan Badan Riset)
Unggul melanjutkan, inovasi itu tidak harus melalui penelitian yang jalannya cukup panjang dalam menghasilkan inovasi. Tetapi inovasi, bisa melalui jalur reverse engineering, atau design engineering yang jalurnya lebih cepat dari penelitian.
Dia mendefinisikan inovasi sebagai produk baru. Sedangkan invensi yg biasanya dari hasil riset disebut penemuan baru. Artinya, tidak semua penemuan baru bisa menjadi inovasi.
"Misalnya pabrik garam, ADSB/pengganti garam dan lain-lain itu semua bukan melalui riset tapi teknologi yangsudah proven di kloning atau disusun menjadi produk yg bisa dipasarkan shg menhasilkan inovasi," jelas Unggul.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai perlu perhitungan dan pengkajian yang akurat terkait usulan dibentuknya badan riset nasional. Perhitungan itu dimaksudkan untuk memastikan apakah pembentukan badan riset tersebut benar-benar bisa mengefektifkan anggaran riset atau tidak.
"Yang jelas hitung dulu, apakah benar-benar bisa efektif dan sesuai harapan tidak?" ungkap Ferdiansyah kepada Republika, Rabu (5/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
