REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengakui kekurangan guru di sekolah-sekolah di Tanah Air menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan di negeri ini.
"Setiap tahun ada puluhan ribu guru yang pensiun, sehingga setiap tahun masalah kekurangan guru semakin serius," kata Muhadjir di sela membuka kegiatan "Semarak Hardiknas Jawa Timur 2018" di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) bidang Otomotif dan Elektronik (BOE) di Malang, Jawa Timur, Ahad (22/4).
Menurut Muhadjir, angka pasti penerimaan guru belum disetujui. Namun direncanakan setiap tahun pemerintah akan mengangkat sekitar 100 ribu guru untuk menutupi kekurangan guru. Paling lama sekitar tujuh tahun ke depan, tenaga guru sudah terpenuhi.
Mantan Rektor Universitas MUhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kemendikbud saat ini memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. Berbagai kebijakan afirmasi digulirkan untuk membantu ketersediaan akses pada layanan pendidikan.
Ia mencontohkan di Malang dengan Rp 2 miliar untuk membangun sekolah baru. Namun, di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua lebih dari Rp 6 miliar karena bahan bangunannya sulit didapatkan.
Untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain, Mendikbud mengajak segenap pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya peningkatan standar pendidikan. Salah satunya diawali dengan kalibrasi kemampuan tenaga pendidik agar setara dan semakin baik, serta peningkatan kualitas penilaian hasil belajar siswa.
"Standar yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita itu di bawah standar negara-negara yang tergolong baik di PISA (Programme for International Student Assessment). Maka suka tidak suka, kita harus meningkatkan standar kita," ujarnya.
Secara bertahap, pemerintah mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran. Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.
"Kita harus menyiapkan generasi muda kita agar sesuai dengan zamannya. agar mereka jauh lebih baik dari kita. Saya berharap para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur selalu bersinergi. Ada tiga hal yang perlu menjadi fokus bersama, yakni kompetensi, karakter, dan literasi," katanya.
Menyinggung anggaran pendidikan di Tanah Air, Muhadjir mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi. Anggaran pendidikan yang 20 persen itu seharusnya bukan hanya dari APBN saja. APBD wajib menganggarkan 20 persen.
Ia menerangkan anggaran fungsi pendidikan dari pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 444 triliun itu sekitar 63 persennya ditransfer ke pemerintah daerah. Dan sisanya dibagi ke 20 Kementerian/Lembaga selain Kemendikbud.
Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan di APBN sebesar 3,09 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). "Kita bukan yang terkecil, namun tidak banya. Kalau ditanya apakah kurang? Saya jawab sebenarnya kurang," katanya.
Ada tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) wilayah Jawa Timur yang bergotong royong menyelenggarakan "Semarak Hardiknas Jawa Timur 2018" dan didukung Dinas Pendidikan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, serta berbagai komunitas pegiat pendidikan dan kebudayaan, serta perwakilan dunia usaha dan industri.
Tujuh UPT itu, antara lain, P4TK BOE (VEDC), P4TK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Media Televisi, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pengembangan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD DIKMAS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
