REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam waktu dekat segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama menyangkut penempatan sejumlah personel TNI khususnya di tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai tenaga pendidik di daerah perbatasan.
Langkah ini dimaksudkan sebagai respons atas banyaknya Babinsa yang membantu mengajar Sekolah Dasar (SD) di daerah perbatasan yang notabene kekurangan guru. Sebelum diterjunkan ke daerah perbatasan, para personel TNI dimaksud diberikan pelatihan serta sertifikat.
"Draftnya sedang disiapkan, semoga bisa segera cepat," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id, Kamis (30/11).
Muhadjir menjelaskan, nantinya para Babinsa akan diberi pemahaman tentang pendidikan dan cara mengajar, hingga teknis pemberian nilai terhadap peserta didik. Setelah itu, Babinsa yang telah diberi pelatihan juga akan diberikan sertifikat.
Muhadjir mengatakan, Babinsa tersebut juga diperuntukkan memperkuat karakter, kedisiplinan, dan rasa cinta Tanah Air kepada siswa di daerah perbatasan. "Pelatihannya tidak akan lama, yang penting cukup. Karena kan TNI dilatih untuk berperang, dan mengajar tentunya sangat berbeda dengan pelatihan militer yang telah dienyam prajurit," kata Muhadjir.
Karenanya, Muhadjir menyebut, para Babinsa tersebut akan lebih berperan sebagai halnya guru privat atau guru bantu yang sifatnya fleksibel. Artinya, tidak ada sistem kontrak dan Babinsa bisa mengajar sesuai dinasnya.
Meski begitu, Muhadjir belum bisa menjelaskan lebih detail, teknis Babinsa menjadi tenaga pendidik itu seperti apa. Sebab, Kemdikbud masih perlu membahasnya lebih lanjut dengan panglima TNI. Terkait jumlah Babista yang akan diterjunkan, Mendikbud mengaku belum cukup informasinya secara detil. Namun dia menduga jika jumlah personel yang diperlukan tak banyak.
"Mereka (Babinsa-red) akan mengajar di tingkat sekolah dasar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
