REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan penggunaan bahasa Indonesia di sektor publik seperti di pusat perbelanjaan maupun perumahan masih kurang populer.
"Contohnya di bandara kita lihat, kafe yang menawarkan black coffe padahal dengan hanya menuliskan kopi hitam juga akan tetap laku," ujar Kepala Badan Bahasa Kemdikbud, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (5/10).
Begitu juga dengan di perumahan maupun iklan yang banyak menampilkan bahasa asing. Padahal dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa merk dagang, industri ataupun iklan dan lainnya harus menggunakan bahasa Indonesia.
"Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi baru meresmikan Simpang Susun Semanggi. Itu penuh perjuangan untuk memberi nama Simpang Susun Semanggi, karena awalnya mau diberi nama dengan unsur bahasa asing. Kami langsung kontak pemerintah daerah Jakarta, jangan sampai ikon negara menggunakan bahasa asing."
Selain itu juga, penggunaan kata ultimate pada terminal tiga Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, seharusnya tak perlu menggunakan kata ultimate, karena jika ada pengembangan bukan tidak mungkin ada terminal empat dan lima. "Tapi itu kemudian kata ultimate dihilangkan. Selanjutnya skytrain di bandara, kami mengusulkan memberi nama kalayang atau kereta api layang," kata dia.
Penerapan bahasa Indonesia yang kurang populer di dunia usaha, lanjut dia, dikarenakan tidak adanya sanksi bagi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dadang berharap ke depan para pelaku dunia usaha untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia. "Bahasa menjadi perekat kita, berbagai perbedaan di antara kita dapat diselesaikan melalui bahasa," cetus dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
