REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengapresiasi kebijakan lima hari sekolah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah. Kebijakan ini menghadirkan cara pandang baru dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu pembelajaran bermakna (meaningful learning) yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional.
''Saya sangat mengapresiasi keberanian Prof. Muhadjir (Effendy, Mendikbud) dalam menghadirkan ini,'' kata Sekretaris Jenderal PB PII, Aris Darussalam, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (23/6).
''Karena, dengan ide yang kini dianggap kontroversialnya itu, kita dapat memahami bahwa penyelenggaraan lembaga pendidikan model fullday school itu sejatinya adalah pembelajaran bermakna (meaningful learning) yang sesungguhnya selaras dengan tujuan pendidikan nasional,'' katanya.
Kebijakan lima hari sekolah, kata Aris, secara khusus juga sejalan dengan langkah revolusi mental yang diprogramkan kabinet Presiden Jokowi sebagaimana nilai-nilai falsafah Pancasila. Yakni, pendidikan mengedepankan terkondisikannya anak didik berkarakter religius, nasionalis, integritas, gotong royong, serta mandiri.
Aris mengakui terobosan kebijakan lima hari sekolah memang cukup mendobrak. Sehingga, kehadirannya menuai tanggapan beragam di tengah masyarakat. Belum lagi respon Presiden Joko Widodo saat ini yang akan menimbang ulang dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) menggantikan permendikbud sehingga menimbulkan kondisi yang kontroversial tentang peraturan tersebut.
Namun demikian, Aris menilai kondisi kontroversial itu merupakan sesuatu yang wajar apabila peraturan menteri tersebut tidak disosialisaikan dan tidak dipahami terlebih dahulu dengan baik serta seksama seperti apa arahnya kejelasannya. ''Tapi, apabila hal tersebut jelas, kenapa mesti diributkan dan ditimbang ulang,” ungkap Aris.
Aris menyatakan sikap kelembagaan PB PII periode 2017-2020 pun sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy ini. PII pun berharap Presiden Joko Widodo konsisten mendukung serta menguatkan kebijakan Mendikbud.
''Terkait Perpres sebagai pengganti Permendikbud, tentu harapan PB PII hal tersebut akan menjadi penyempurna kebijakan Mendikbud,'' katanya.''PB PII berharap Presiden Joko Widodo konsisten mengawal restorasi pendidikan karakter dengan mengoptimalkan peran sekolah serta percaya apa yang dilakukan Mendikbud adalah bentuk ikhtiar nyata melaksanakan kebijakan Presiden.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika
