REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa kasus kenakalan remaja dan tawuran pelajar di kota besar merenggut korban jiwa. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, meminta pihak sekolah mewaspadai aksi tawuran pelajar yang marak terjadi di berbagai kota besar.
Pribudiarta menilai tawuran pelajar merupakan fenomena yang sudah berulang-ulang. Waktunya pun biasanya selalu sama, yakni setelah jam pulang sekolah. Pihak sekolah harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak, khususnya pada jam-jam rentan tawuran tersebut.
"Pihak sekolah harus mulai mengembangkan kewaspadaan terkait fenomena yang terus menerus ini. Sekolah bisa mencatat setiap terjadinya perkelahian itu untuk dilakukan analisis, kenapa itu timbul. Biasanya kan ini masalah bully, senioritas, ancaman," kata Pribudiarta, kepada Republika, Senin (20/3).
Pribudiarta pun menyarankan agar setiap sekolah mendeklarasikan diri menuju sekolah ramah anak. Di antara syarat sekolah ramah anak adalah tidak boleh terjadi bullying di antara pelajar. Komitmen pihak sekolah diharapkan dapat meminimalkan potensi kenakalan remaja.
Menurut Pribudiarta, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar. Kadang-kadang, menurutnya pelaku tidak berniat melakukan tawuran, tapi dipaksa oleh senior. Ada faktor senioritas-junioritas yang kental di lingkaran pelajar itu. Lanjut dia, pelaku melakukan aksi kenakalan remaja di bawah ancaman senior.
Salah satunya, kasus tawuran pelajar yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (11/3). Aksi tawuran pelajar secara bersamaan di Pondokgede dan Bekasi Timur itu mengakibatkan tewasnya dua pelajar. Para pelaku diperintahkan atau diajak senior untuk tawuran dengan sekolah lain. Jika tidak, mereka diancam akan dilukai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
