REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pembangunan sekolah harus dibangun secara keroyokan atau lintaskementerian dan pemerintah daerah.
"Sekarang ini, ada sekolah dalam kondisi baik dan ada juga sekolah yang bangunannya rusak, baik itu rusak total, sedang dan ringan," ujar Mendikbud, Rabu (19/10).
Sekolah-sekolah tersebut juga ada yang memenuhi standar pelayanan minimum dan ada juga yang belum memenuhi standar pelayanan minimum. Mendikbud menjelaskan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, maka realokasi dana yang ada fokus pada revitalisasi dan rehabilitasi sekolah yang mengalami masalah tersebut. "Terutama fokus pada sekolah rusak fatal," jelas dia.
Mendikbud menjelaskan anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 420 triliun. Hanya sekitar Rp 39,8 triliun yang diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). "Sementara, sekitar 65 persen turun ke daerah. Nah, di situ untuk pembangunan fisik. Kemdikbud sendiri hanya melakukan pembangunan fisik yang sangat terbatas dan darurat," lanjut dia.
Oleh karena itu, sambung dia, pembangunan sekolah rusak harus dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah. "Kami juga minta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut melakukan pembangunan sekolah juga," harap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan Indonesia mengalami "panen" sekolah rusak terutama Sekolah Dasar Inpres yang dibangun masif pada beberapa dekade lalu. "Sekarang, kita mengalami dengan apa yang disebut 'panen' sekolah rusak," kata Sofyan.
Sofyan mengatakan harus ada langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Apalagi, jumlah sekolah rusak lebih dari 40.000 atau sekitar 1,17 juta ruang kelas. Kemdikbud menargetkan pada 2017 melakukan rehabilitasi sebanyak 42.000 ruang kelas, renovasi sebanyak 305 sekola, dan pembangunan 221 unit sekolah baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
