REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai adanya perubahan kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh tiap menteri yang menjabat merupakan hal yang wajar. Sebab, menurutnya, perubahan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk memberikan tingkat pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang.
“Karena itulah maka apabila kita bicara tentang pendidikan, bagaimana kita memenuhi tingkat pendidikan bangsa sesuai zamannya, sebenarnya. Karena itulah maka apabila banyak yang mempertanyakan setiap menteri merubah kurikulum, sebenarnya itu adalah kewajaran,” kata JK saat meresmikan pembukaan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/10).
JK mengatakan, perubahan kurikulum tersebut merupakan langkah untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar perubahan kurikulum pendidikan tak terlalu sering dilakukan. Perubahan kurikulum, sambung JK, terkadang tak terlepas dari latar belakang seorang menteri.
“Pada zaman menteri Adam Yusuf karena dia seorang filsuf dia humaniora ditonjolkan, diganti oleh pak Nugroho sejarawan harus masuk sejarah perjuangan, PMP. Semuanya penting. Semua bermanfaat. Tapi background-nya seperti itulah,” terang JK.
Lebih lanjut, JK mengatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa, sistem pendidikan di Indonesia pun perlu mengajarkan muridnya agar dapat lebih berkreasi dengan ketrampilannya dan juga menciptakan inovasi. Menurut JK, sistem pendidikan di sejumlah negara seperti Eropa, Jerman, Korea, Jepang, dan Cina lebih menekankan pembentukan ketrampilan dan keahlian bagi muridnya. Sedangkan di Amerika, sistem pendidikannya lebih mengutamakan ajaran inovasi.
“Tidak ada bangsa yang maju tanpa inovasi, tapi tidak ada juga bangsa yang maju tanpa keterampilan. Dua inilah yang kemudian bersumber membawa pendidikan kita menjadi bermutu dengan kebutuhan seperti ini,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
