REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah belum mampu mengatasi kebutuhan sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu penyelenggara pendidikan di NTT masih menarik pungutan dana dari murid baru 2016.
"Setiap sekolah mendapat alokasi dana BOS dari pemerintah pusat sebagai dana operasional sekolah. Dana yang dialokasikan itu tidak cukup karena kebutuhan sekolah terlampau banyak dan tidak mampu didanai dana BOS. Sehingga sekolah harus memungut dana tambahan dari orang tua siswa," kata Ketua Komite SMA Negeri 4 Kupang Petrus Ly di Kupang, Sabtu (23/7).
Ia mengatakan pengalokasian dana BOS dari pemerintah pusat untuk meminimalisir adanya pungutan yang harus dibebankan kepada siswa. Namun kebutuhan sekolah sangat banyak sehingga penyelenggaara pendidikan menarik dana dari orang tua siswa untuk menutupi kebutuhan yang tidak dapat ditangani dengan dana BOS.
"Sebagai ketua komite sekolah di SMA Negeri 4, saya mendukung adanya pungutan dana dari siswa baru karena kebutuhan di sekolah semakin banyak dan tidak bisa mengunakan dana BOS," ujarnya.
Ia mengatakan kebutuhan yang sangat mendesak di SMA Negeri 4 Kupang yakni pengadaan komputer sebagai alat praktik siswa. Pengadaan peralatan komputer tidak dapat diatasi dana BOS sehingga perlu partisipasi orang tua murid.
"Agar kualitas pendidikan di NTT semakin baik perlu dukungan dan partisipasi orang tua murid dalam bentuk sumbangan dana untuk pengadaan bahan pratik siswa di sekolah," tegasnya.
Petrus Ly yang juga Dekan FKIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan penarikan dana di SMA Negeri 4 Kupang yang dilakukan penyelengara pendidikan di SMA Negeri 4 Kupang, sebesar Rp 390 ribu per siswa. Hal itu sudah diketahui Komite sekolah.
"Kepala sekolah sudah menyampaikan kepada komite sekolah tentang adanya pungutan itu. Dana yang ada dipergunakan bagi pembelian kostum sekolah dan peralatan praktik di SMA Negeri 4 Kupang. Apabila mengunakan dana BOS maka tidak tercukupi untuk pengadaan alat praktik siswa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
