REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, banyak jasa yang diberikan guru honorer bagi bangsa ini. Namun gajinya hanya Rp 300 ribu setiap bulan.
"Idealnya gaji guru honorer dinaikkan menjadi minimal Rp 3 juta tiap bulannya. Ini baru laik," katanya, Rabu, (15/9).
Keuangan negara di ABPN tidak akan kolaps jika dialokasikan untuk menggaji para guru honorer dengan laik. DPD akan mendesak semua kepala daerah agar dalam setiap APBD yang mereka susun harus ada komponen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.
"Sebenarnya kehadiran para guru honorer membantu tugas kepala daerah untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak di daerah. Tidak ada alasan untuk tidak mengalokasikan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di seluruh Indonesia."
DPD, ujar Fahira, akan terus berdiri dan berjuang bersama para guru honorer mendapatkan hak-haknya. Guru honorer harus digaji dengan laik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
