REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Pusat bersama sembilan Pemerintah Daerah telah mematangkan persiapan pilot project revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pilot project ini dilaksanakan Kemenko Perekonomian dengan menggandeng pemerintah daerah di delapan provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) dan satu kabupaten (Lampung Barat).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Rudy Salahuddin, mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan enam kali workshop penyusunan kurikulum dan modul Training of Trainer (ToT) sampai akhir Maret. Di kali pertama ini, pemerintah fokus pada sektor pariwisata di Surabaya.
"Dengan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, kuliner, dan fesyen," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (19/2).
Dalam Roadmap Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025, pemerintah pusat menitikberatkan enam sektor prioritas. Yakni, agribisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Dengan mengacu pada sektor prioritas tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 15 kompetensi dalam pilot project berdasarkan keunggulan dan kebutuhan daerah, yaitu, perjalanan wisata, seni lukis, kuliner, seni ukir, fesyen, kriya logam dan perhiasan, mekatronik, migas, elektronika industri, pengelasan kapal, nautika, teh, kopi, sawit, dan kakao.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melaksanakan pilot project SMK Kopi di SMK PPN Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, dan Revitalisasi BLK Kulon Progo. Tujuannya, menyiapkan pemenuhan tenaga kerja untuk mendukung operasional Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Rudy menuturkan, dalam pilot project ini, Pemda berdiri sebagai subjek atau pelaku, bukan pada posisi objek. "Ujung tombak keberhasilan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Pemda karena kewenangan SMK dan BLK ada pada mereka," katanya.
Ia mengatakan, langkah awal dalam mendorong perbaikan kualitas vokasi adalah melalui penyusunan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan Industri dan sesuai dengan tantangan global. Kemudian, dilanjutkan dengan menyiapkan guru/pelatih/instruktur dari industri yang mampu mengajarkan kurikulum tersebut.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyusunan lokasi pembelajaran yang menggunakan industri sebagai tempat kerja praktik. Dengan demikian, siswa lulusan SMK sudah terbiasa dengan suasana dunia kerja yang nyata.
"Kita targetkan pada tahun ajaran baru di Juli 2019 nanti, kurikulum yang telah kita susun ini dapat dijalankan," ujar Rudy.
Apabila desain dalam pilot project di sembillan daerah ini dapat diimplementasikan dengan optimal, Rudy berharap, konsep serupa mampu diterapkan secara nasional. Upaya ini selaras dengan percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Hudiyono menyampaikan, pihaknya juga mengupayakan percepatan tenaga terampil. Di pendidikan formal, Jatim terus memperbaiki kualitas SMK dan akan menerapkan dua jam tambahan dalam seminggu tentang pelajaran vokasi di SMA.
Kemudian di sisi non formal, Pemda Jatim memiliki program SMK Mini. Program ini adalah program vokasional yang ada di Pondok Pesantren. Selain itu, ada pula penerapan kurikulum berstandar Jerman, kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri, dan sebagianya.
Sebagai provinsi yang memiliki jumlah SMK terbanyak kedua setelah Jawa Barat, Hudiyono menjelaskan, Jatim akan meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi disparitas mutu. "Semua harus merata," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
