REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana. Saat ini, BNPB mengklaim Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai hal itu sudah disiapkan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Permendikbud itu masih dibicarakan dengan Kemendikbud soal mekanisme pelaksanaannya. Rencana materinya menyangkut pendidikan kebencanaan termasuk mempersiapkan diri sebelum, ketika, dan sesudah bencana.
"Permendikbud dalam satu kurikulum tapi bukan satu mata pelajaran khusus dan tidak di Ujian Nasional-kan. Nanti masuk ke pelajaran yang sudah ada," kata Sutopo kepada wartawan dalam konferensi pers, Selasa (25/12).
Selain rencana tersebut, Sutopo menyebut BNPB sudah lama menggulirkan program sekolah sadar bencana. Tetapi belum semua sekolah mendapatkannya. "Kami ada program sekolah atau madrasah aman bencana. Tapi fokus gempa saja antisipasinya. Ini minim. Belum cover semua sekolah," ujarnya.
Di sisi lain, Sutopo merasa budaya masyarakat sadar bencana memang minim. Selama ini, menurutnya, masyarakat hidup berdampingan dengan potensi bencana. Tetapi tak ada upaya maksimal mengurangi potensi bencananya. "Yang susah kultural masyarakat patuhi alat deteksi dini. Ketika bunyi ada bencana lari. Ketika bunyi, tapi enggak kejadian (bencana) masyarakat protes. Bangun budaya sadar bencana penting," ungkapnya.
Menurut Sutopo, menumbuhkan budaya sadar bencana bukan perkara mudah karena butuh waktu puluhan tahun. Bahkan ia mengklaim Jepang punya budaya sadar bencana sejak ribuan tahun. Hasilnya, pembangunan di sana menyesesuaikan potensi bencana. "Tak bisa seketika. Perlu upaya kontinu lintas generasi. Jepang bangun bangsa mitigasi bencana sejak 2.000 tahun. Pembangunan antisipasi bencana karena mereka rawan gempa dan tsunami. Masyarakat latihan dan ada kultur bencana, kita belum," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
