Rabu 21 Nov 2018 14:52 WIB

Mendikbud Usul Pengangkatan 72 Ribu Guru SMK

Pengangkatan dilakukan dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan pengangkatan sekitar 72 ribu guru SMK pada tahun depan. Pengangkatan 72 ribu guru SMK tersebut akan dilakukan dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas pembangunan SDM untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11). "Tadi saya sudah mengusulkan, tahun depan kami mengajukan ada sekitar 72 ribu guru SMK yang diangkat dengan skema P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata dia.

Dengan demikian, ia mengatakan, mereka dapat dikontrak. “Satu dua tahun tiga tahun, tergantung mereka, karena mereka ini in take-nya dari para pekerja,” kata Muhadjir. 

Kendati demikian, Muhadjir menyebut para guru yang diangkat tersebut harus memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu. Pengangkatan sebagai guru itupun akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 

Muhadjir menyampaikan, pemerintah saat ini membutuhkan sekitar 90 ribu guru SMK yang memiliki keahlian produktif. Kendati demikian, jumlah tersebut baru terpenuhi sebanyak 15 ribu guru. 

Selain mengusulkan penambahan guru SMK, Kemendikbud juga akan merevitalisasi sekitar empat ribu SMK. Pemerintah pun memprioritaskan sejumlah sekolah seperti SMK Kelautan, SMK Pariwisata, SMK Pertanian, dan juga sekolah ekonomi kreatif.

"Tahun depan sudah ditangani oleh kementerian PUPR, kita hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi. Itu kita harapkan ada sekitar 3-4 ribu SMK. Terutama SMK prioritas, SMK kelautan, pariwisata, pertanian, kemudian ekonomi kreatif," ujarnya.

Dalam sambutan rapat terbatas pagi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar segera dilakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga mengejar kesejahteraan masyarakat. Pembangunan SDM, kata dia, harus difokuskan pada dua hal, yakni perbaikan sistem pendidikan dan juga peningkatan ketrampilan pencari kerja dan pekerja. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement