REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta pemerintah komitmen untuk menuntaskan persoalan guru honorer Kategori 2 (K2) yang belum lulus tes CPNS. Sehingga pada Desember tahun ini, sesuai target pemerintah, sebanyak 438.590 guru honorer K2 bisa benar-benar mendapat kepastian.
"Memang sangat tergantung keseriusan pemerintah. Tidak ada yang sulit jika pemerintah mau karena semua data pada dasarnya sudah ada sama mereka," kata Ramli ketika dihubungi Republika, Rabu (25/7).
Namun begitu, Ramli mengaku lega setelah DPR RI merampungkan rapat kerja gabungan dengan kementerian pada Senin (23/7) yang juga membahas solusi untuk guru honorer Kategori 2 (K2) se-Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, setidaknya ada lima poin penting yang bisa menjadi titik terang permasalahan tersebut.
Pertama, kata Ramli, pemerintah dan DPR sepakat menuntaskan masalah K2 yang jumlahnya mencapai 438.590 orang, paling lambat Desember ini. Kedua, sesuai Undang-udang dan aturan terkait lainnya, ada 13.347 K2 yang segera ikut tes CPNS.
Selanjutnya poin tiga, bagi sisa 425.243 Honorer K2 yang tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS, DPR dan Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi. Diantaranya pemerintah akan membuka tes PPPK (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
"Dan bagi yang tidak lulus jangan berkecil hati, tetap diberi kesempatan kerja sesuai kebutuhan instansi dan bahkan diberi gaji sesuai UMR," kata Ramli.
Adapun poin empat yaitu, DPR mendorong pemerintah memvalidasi data K2 secara teliti. Dan yang terakhir DPR mendorong pemerintah memasukkan anggaran penuntasan K2 ini pada Nota Keuangan RAPBN 2019.
Di sisi lain, kata Ramli, pemerintah juga telah memberikan prioritas pada tenaga kependidikan dan kesehatan. Sehingga untuk guru honorer ada 157.210 yang berpeluang mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini.
"Ini adalah kabar baik kepada teman-teman honorer K-2 yang selama ini nasibnya terkatung-katung," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
