REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan mempertimbangkan Ujian Nasional (UN) kembali dijadikan syarat kelulusan sekolah. Pertimbangan tersebut muncul sebagai respon Mendikbud atas adanya penurunan nilai UN tahun 2018.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam bersikap. Dia menegaskan, jika nantinya UN kembali dijadikan syarat kelulusan maka itu akan diartikan sebagai langkah kemunduran dalam dunia pendidikan.
"Kami FSGI dari dulu menentang pelaksanaan UN, baik sebagai alat penentu kelulusan maupun sebagai standarisasi dan bahkan FSGI menggugat pelaksanaan UN di Mahkamah Agung (MA). Nah jika muncul opsi UN kembali jadi penentu kelulusan ya langkah mundur jauh," kata Heru saat dihubungi Republika, Ahad (6/5).
Menurut dia, tentangan FSGI tersebut berdasar pada masalah yang sangat mendasar. Misalnya saja, Heru mengungkapkan, hingga saat ini proses pembelajaran di Indonesia belum semuanya sesuai pada delapan standar nasional. Hal tersebut menunjukkan, lanjut Heru, bahwa kesenjangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih terjadi.
"Kalau jadi syarat kelulusan lagi, pemerintah juga mesti pikirkan bagaimana siswa, yang masih adaptasi dengan soal HOTS. Nanti bisa jadi banyak yang tidak lulus sekolah, apakah tidak membuat semakin carut marut dunia pendidikan di Indonesia?" tegas Heru.
Sementara itu, hingga saat ini sayangnya pemerintah masih belum juga merilis jumlah pasti penurunan nilai UN tahun ini. Terakhir, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno menjanjikan, hasil UN tahun 2018 akan segera dirilis pekan depan.
"Nanti Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) akan menjadwalkan konferensi pers. Mungkin minggu depan," kata Totok beberapa hari yang lalu.
Begitu pun halnya, jawaban dari Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud M. Abduh. Dia mengatakan, secara substansi hasil UN telah siap dirilis, kendati begitu pihaknya masih menunggu jadwal konferensi pers.
"Saat konferensi pers nanti diumumkan, jadwal konferensi pers diatur oleh BKLM, sedangkan kami menyiapkan substansinya," jelas Abduh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
