Ahad 01 Apr 2018 16:26 WIB

Pelaksanaan UN 2018 Diharapkan tak Diwarnai Kecurangan

Pemerintah menargetkan UN sebagai sarana menyamaratakan mutu pendidikan antardaerah.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Endro Yuwanto
Petugas mengelompokkan sampul dan naskah Ujian Nasional.  (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan
Petugas mengelompokkan sampul dan naskah Ujian Nasional. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) Bimo Joga Sasongko mengatakan, hakikat ujian nasional (UN) adalah untuk evaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Karena itu, ia berharap agar dalam pelaksanaan UN tahun 2018 tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan.

"Peningkatan reputasi dan integritas pelaksanaan UN di seluruh daerah diperlukan. Sehingga diharapkan modus-modus kecurangan yang bisa menurunkan reputasi UN tidak terjadi lagi," kata Bimo melalui pesan tertulis pada Ahad (1/4).

Melalui pelaksanaan UN, menurut Bimo, pemerintah bertujuan untuk menyamaratakan mutu pendidikan antardaerah yang selama ini masih dirasa jomplang. Sehingga, UN yang maksimal dan tidak diwarnai kecurangan akan membantu pemetaan dan evaluasi pendidikan. "UN sekaligus digunakan sebagai standardisasi dari pemerintah untuk mengukur kemampuan siswa juga," jelas dia.

Pada Senin (2/4) besok hingga 5 April, siswa di jenjang SMK akan mulai melaksanakan UN. Setelah itu, pada 9 hingga 12 Juli merupakan jadwal pelaksanaan UN bagi siswa jenjang SMA/Madrasah Aliyah (MA).

Adapun untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN pada tanggal yang ditentukan dapat mengikuti UN susulan pada 17 dan 18 April 2018. Pada jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), UN akan dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. UN susulan akan diselenggarakan pada 8 dan 9 Mei 2018.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement