REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perguruan tinggi terus meningkatkan dan melakukan terobosan di dunia pendidikan. Karena itu, ia pun mengaku sempat menegur Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir agar universitas segera mengubah diri mengikuti perkembangan dunia.
"Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden saat membuka Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia 2018 di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.
Karena itu, Jokowi pun mengingatkan agar tak selalu terjebak pada rutinitas yang monoton. Tak hanya dunia pendidikan, pemerintah juga harus bergerak cepat untuk dapat berkompetisi dengan negara lain.
"Sekarang ini yang cepat adalah yang menang. Yang tanggap, yang responsif yang menang meski itu negara kecil," ujarnya, dikutip dari siaran resmi Istana.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan dan prosedur yang berbelit-belit. Ia mengaku menerima laporan banyaknya aturan dan prosedur yang harus dikerjakan oleh para pendidik dan guru justru membuat mereka tak fokus dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya.
"Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira. Negara ini habis energinya hanya karena urusan SPJ," ucapnya.
Menurut Menteri Keuangan, kata Jokowi, para pendidik harus membuat 43 laporan yang harus disampaikan. Selain itu, terdapat pula 119 laporan turunannya. Ia pun mengaku kesal dengan prosedur yang justru menghambat perkembangan dan kemajuan.
"Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini. Saya minta maksimal tiga laporan saja cukup. Laporan bertumpuk-tumpuk. Inilah rezim SPJ, rezim laporan yang ingin kita sederhanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan cepat," ujar Jokowi.
Selain kepala sekolah, guru dan dosen tidak sempat mendampingi siswa karena mengurus SPJ, penyuluh pertanian juga tak sempat pergi ke sawah karena sibuk membuat proposal dan laporan bantuan.
"Ini sama dengan SPJ, persis sama. Tadi sudah saya sampaikan, saya khawatir jangan-jangan dosen dan rektor sibuk urus administrasi, SPJ penelitian daripada mengajar dan meneliti," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden memerintahkan Menristekdikti untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar jajaran perguruan tinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai hal.
"Duduk dengan menteri-menteri terkait, kembangkan sistem informasi handal, bangun aplikasi yang simpel dan menyederhanakan administrasi. Karena ini menjadi contoh bagi kementerian lain. Karena biasanya yang cepat mengubah dan berubah itu perguruan tinggi dan dimulai dari kemenristekdikti. Berubah terlebih dahulu," ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan agar pemerintah harus fokus dan memiliki prioritas dalam melaksanakan tugasnya. Ia tak ingin semua anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan tanpa memiliki fokus kegiatan.
Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang baunya saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. "Baunya kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
