REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRl) menilai kualitas guru masih harus dibenahi untuk mendorong kesejahteraan tenaga pengajar itu. Penilaian ini dilakukan bertepatan dengan Hari Guru Nasional tiap 25 November.
Ketua Umum PB PGRI Unifah mengatakan, ada tiga persoalan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah terkait guru. Pertama, persoalan kualitas guru yang belum merata.
"Kualitas guru belum merata karena bervariasi. Tapi tak bisa berdiri sendiri. Banyak faktor lain, selain faktor gurunya, kebijakan yang berbelit-belit terkait tunjangan dan lainnya," ujar Unifah kepada Republika.co.id, Sabtu (25/11).
Kedua, lanjut Unifah, saat ini Indonesia mengalami darurat guru atau kurang guru. Berdasarkan data Kemendikbud, sebanyak 44 persen posisi pengajar diisi oleh guru non-PNS. Hal ini menurut dia secara kualitas menganggu dan secara kesejahteraan memprihatinkan. "Mereka dihitung jumlahnya tapi tidak diperhatikan baik kualitas maupun kesejahteraannya," jelas dia.
Ketiga, sambung Unifah, masalah kedaulatan guru. Ia menilai posisi guru saat ini tidak berdaulat, jauh lebih baik posisi dosen. Sebab, kata dia, sistem dosen lebih mudah dan simpel.
Contoh untuk dosen, tunjangan profesi dosen melekat di gaji dan dibayar satu bulan setelahnya, dan terkait dengan performa dinilai oleh kepala program studi. Sedangkan, guru harus melalui penilaian kepala sekolah dan dinas pendidikan karena perlu ada pembagi pelajaran, kurikulum, dan lainnya.
"Kalau guru tunjangan profesi tiga bulan sekali saja aturan berubah-ubah bikin sulit. Belum lagi aturan kenaikan pangkat, harus pakai jurnal. Mau jadi profesor saja jurnalnya nggak bisa-bisa, apalagi guru," ungkap Unifah.
Ketiga persoalan itulah yang menurut Unifah harus dibenahi oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan guru. Ditambah lagi kesejahteraan guru honorer yang masih kurang. Kendati begitu, lanjut Unifah, PGRI berharap agar para guru tidak menyerah dengan berbagai kondisi.
PGRI juga mendorong perubahan mindset para guru agar dapat meningkatkan kualitas diri. "Kalau mengubah mindset guru, pejabat juga harus berubah mindsetnya. Supaya kesejahteraan guru bisa ditingkatkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
