REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung pelibatan dunia usaha dalam menentukan mata pelajaran bidang keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, Pemprov Sumbar bakal memanggil perwakilan pengusaha seluruh Sumatra Barat untuk mengumpulkan masukan terkait kebutuhan tenaga kerja.
Pemprov ingin menjembatani antara pengusaha dan sekolah selaku pelaksana kurikulum agar pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Apalagi, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau bagi SMK untuk menambahkan mata pelajaran yang dirasa sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja di daerah.
"Pengusaha dikumpulkan sehingga tahu kebutuhan mereka apa sehingga begitu lulus bisa diserap. Nggak kayak sekarang, kebutuhan apa, kami punya kurikulum sendiri sehingga nggak nyambung," ujar Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit, Kamis (24/8).
Nasrul mengungkapkan, jumlah pengangguran terbuka di Sumbar saat ini masih 5,8 persen. Dia meyakini angka ini muncul lantaran belum sinkronnya pendidikan yang diberikan melalui sekolah kejuruan dan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Ia menilai, SMK selama ini hanya memberikan pendidikan formal sesuai dengan kurikulum pusat tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja yang sesungguhnya dinantikan pengusaha. Selain itu, Nasrul juga meminta kepada pimpinan di kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Ia meminta agar lulusan SMK bisa diarahkan seluruhnya ke BLK untuk mendapatkan sertifikasi.
Apalagi, dari 320 BLK di Sumatra Barat, 120 di antaranya sudah berhak menerbitkan sertifikasi. "Saya minta bupati dan walikota untuk bisa fokus terhadap tenaga kerja ini karena kita ada BLK, saya minta ada kerjasama antara SMK dengan BLK. Tamat SMK masuk BLK, dan masuk sertifikasi," ujar Nasrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
