REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap, kebijakan lima hari sekolah atau "full day school" tidak dipaksakan diterapkan secara merata ke seluruh sekolah. "Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata," kata Menteri Lukman seusai meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (8/8).
Menurut Lukman, apabila kebijakan lima hari sekolah itu tetap diterapkan dan diwajibkan kepada seluruh lembaga pendidikan, maka akan banyak pihak yang akan keberatan. Khususnya, di kalangan madrasah diniyah atau pondok pesantren (ponpes) yang telah mengembangkan pola pendidikan puluhan tahun yang lalu.
"Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kiyai, ulama kita akan sangat berkeberatan karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun," ucapnya.
Oleh sebab itu, jika kebijakan itu tetap diterapkan, menurut Lukman, sekolah, siswa, bahkan wali murid harus diberikan keleluasaan untuk memilih apakah bersedia menerapkan program tersebut atau tidak. "Saya kira itu akan lebih arif daripada dipaksakan, namun kenyataannya mendapatkan resistensi sangat tinggi," kata dia.
Menurut Lukman, pemerintah sebetulnya tidak pernah menekankan lima hari sekolah, melainkan lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter. Sebab kebijakan itu, ia sadari tetap akan mendapatkan pertengan di kalangan madsarah dan pondok pesantren.
"Itu yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter. Poinnya bukan pada lima hari sekolah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
