REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) telah sepaham terhadap kebijakan lima hari sekolah atau implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK).
"Ya kita kan hari ini sudah dengar MUI dari bermacam ormas dan secara umum ga ada ormas yang menolak, tapi hanya kritisi saja beberapa hal," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin usai bertemu dengan Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (14/6).
Menurutnya, polemik yang beredar hanya merupakan upaya penambahan usulan dan langkah yang lebih sempurna terhadap kebijakan ini. Menurut Ma'aruf tidak ada ormas yang secara umum menolak. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari Mendikbud, kebijakan lima hari sekolah akan diterapkan secara bertahap dan optional.
Menurutnya, secara umum kebijakan Mendikbud sangat tepat dan sesuai dengan keinginan MUI. Pun ia meyakini kebijakan ini sesuai dengan keinginan masyarakat salam rangka penguatan pendidikan karakter bangsa.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan kunjungannya ke MUI untuk mendapat masukan dan saran dari MUI. Khsusunya terkait rencana desiminasi program penguatan karakter yang akan dimulai tahun ajaran baru 2017/2018 baru.
Menurutnya banyaknya penolakan disebabkan disebabkan kurang adanya sosialisasi terhadap rencana penerapan kebijakan itu.
"Saya mohon maaf kepada pak kiai dan juga pihak manapun yang telah merasa menjadi yang telah alami kesalahpahaman itu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
